bharindo.co.id Sumatera Utara,– Polda Sumatera Utara menegaskan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Sumut berjalan lancar, transparan, dan tidak menghadapi kendala pendanaan. Penegasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya yang menyebut adanya hambatan dalam pelaksanaannya.
Program SPPG di wilayah Sumut bahkan disebut menjadi salah satu model nasional dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa sejumlah polres telah mampu membangun lebih dari satu SPPG sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan program prioritas pemerintah.
“Pembangunan ini berjalan baik, diawasi Irwasda Polda Sumut, dan seluruh mekanismenya mengikuti instruksi pimpinan,” ujarnya.
Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudi, menjelaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pola pendanaan yang kuat melalui kemitraan resmi di tingkat polres.
“Satgas SPPG di tingkat polres melakukan kemitraan dengan Primkopol. Jika anggaran Primkopol belum mencukupi, maka bisa mengajukan support dari Bank Mandiri. Ada landasannya, yakni MoU dari pusat dengan pihak bank,” tegasnya.
Terkait sejumlah SPPG yang belum diresmikan, Nanang memastikan bahwa hal tersebut bukan disebabkan kendala biaya, melainkan menunggu tahapan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada yang belum dilakukan peresmian karena dari BGN belum memberikan dananya untuk operasional. Ini bertahap. Sekarang sudah ada 22 SPPG yang beroperasi, dan nanti bertahap akan bertambah,” jelasnya.
Ia juga menepis isu adanya gangguan anggaran. “Saat ini tidak ada kendala anggaran karena disupport oleh Primkopol dan juga oleh investor,” katanya.
Lebih jauh, Irwasda menegaskan bahwa SPPG Polda Sumut kini menjadi rujukan nasional.
“SPPG di Polda Sumut menjadi pilot project, acuan bagi SPPG lain. Bangunannya, desainnya, benar-benar sesuai dengan spesifikasi BGN, termasuk penerapan security food,” ungkapnya.
Sistem keamanan pangan tersebut mencakup pemeriksaan menyeluruh dari proses produksi hingga pendistribusian makanan. “Makanan yang diproduksi itu lulus uji pemeriksaan, dari tahap pembuatan sampai pendistribusian,” tambahnya.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan SPPG memprioritaskan wilayah 3T (terdalam, terluar, dan terjauh). Irwasda kembali menekankan komitmen tersebut. “Tujuannya memang untuk daerah 3T. Ini merupakan program sosial para kapolres untuk mensukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Saat ini, Polda Sumut telah menetapkan pembangunan 117 SPPG di bawah Yayasan Bhayangkari Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 39 SPPG telah beroperasi profesional, 19 masih dalam tahap pembangunan, dan 59 direncanakan mulai dibangun pada Desember 2025.
Dengan dukungan Primkopol, Bank Mandiri, investor, serta pengawasan ketat sesuai standar BGN, Polda Sumut memastikan program SPPG akan terus berkembang dan menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. (***)
