bharindo.co.id Surabaya,— Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan komitmen kuat Polda Jawa Timur dalam mendukung penuh Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Mapolda Jawa Timur, Jumat (30/1/2026).
Di hadapan jajaran Komisi III DPR RI, Kapolda menekankan bahwa Polda Jatim tidak menutup diri terhadap evaluasi, kritik, maupun masukan konstruktif sebagai bagian dari upaya pembenahan institusi Polri ke arah yang lebih profesional dan dipercaya publik.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Jawa Timur. Kami berkomitmen penuh mendukung semangat Reformasi Polri dan sangat terbuka terhadap setiap masukan, saran, maupun kritik konstruktif,” tegas Irjen Nanang Avianto.
Dengan mengusung semangat Jogo Jatim, Kapolda menegaskan bahwa Polda Jawa Timur tidak hanya mendukung agenda reformasi Polri, tetapi juga siap mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara menyeluruh.
Menurutnya, penerapan regulasi baru tersebut harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang humanis dan berintegritas.
“Kami memastikan penerapan KUHP dan KUHAP dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab harapan masyarakat,” ujarnya.
Kapolda juga memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur terjaga aman dan kondusif. Kondisi tersebut, kata dia, merupakan hasil sinergi antara Polri, seluruh elemen masyarakat, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah Jawa Timur.
Lebih lanjut, Polda Jawa Timur menegaskan kesiapan mengawal kepastian hukum dan iklim investasi melalui pendekatan Polri Presisi, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Majapahit. (imms***)
