CIMAHI, bharindo.co.id – Langkah mediasi yang dilakukan Polres Cimahi mendapat apresiasi dari Media Bhayangkara Indonesia (BHARINDO). Melalui upaya mempertemukan pihak konsumen dengan perusahaan pembiayaan BFI Finance, akhirnya tercapai solusi terkait pengembalian satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih milik konsumen.
Persoalan tersebut bermula dari dugaan kesalahpahaman antara pihak konsumen dan oknum debt collector (DC) BFI Finance Cimahi yang berujung pada pengambilan unit kendaraan milik konsumen.
Dalam proses penyelesaian, Polres Cimahi di bawah kepemimpinan AKBP Endi bersama jajaran melakukan upaya mediasi untuk menjembatani kedua belah pihak agar persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan.
Hasil mediasi tersebut disambut positif oleh pihak konsumen. Pihak BFI Finance disebut bersikap kooperatif sehingga tercapai kesepakatan pengembalian kendaraan roda empat berwarna putih tersebut.
Media Bharindo memberikan apresiasi kepada Kapolres Cimahi AKBP Endi beserta jajaran yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui pendekatan mediasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan tidak semakin berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Apresiasi juga disampaikan kepada Paguyuban Sunda Wani Indonesia yang turut membantu mengawal kepentingan konsumen.
Ketua DPP Sunda Wani Indonesia, Iwan Gumilar, S.H., yang dikenal dengan sapaan A Iwonk, bersama rekan-rekan organisasi turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ketua SS, Dadan, S.H., menyampaikan bahwa kebersamaan dan solidaritas merupakan bagian dari nilai perjuangan organisasi.
Menurutnya, motto Sunda Wani Indonesia, “Ngajaga Lembur, Akur Jeung Dulur, Bela Ka Dulur, Panceg Dina Galur,” menjadi semangat dalam menjalankan kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Sementara itu, Ketua DPD Sunda Wani Indonesia, H. Aceng Hidayat, turut mengarahkan agar kepedulian sosial organisasi diwujudkan melalui tindakan nyata serta tetap mengedepankan sinergi dengan aparat penegak hukum.
Persoalan ini menjadi pengingat bagi perusahaan pembiayaan maupun petugas penagihan agar menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan komunikasi, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Pelaksanaan penagihan dan penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prosedur eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta perubahan penafsirannya melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Karena itu, perusahaan pembiayaan perlu memastikan setiap tindakan petugas lapangan sesuai prosedur, memiliki dasar yang jelas, dan tidak mengabaikan hak konsumen.
Penyelesaian persoalan melalui mediasi ini memperlihatkan pentingnya komunikasi antara aparat kepolisian, perusahaan pembiayaan, konsumen, dan organisasi masyarakat.
BHARINDO mengapresiasi peran Polres Cimahi, BFI Finance yang disebut kooperatif dalam proses mediasi, serta Paguyuban Sunda Wani Indonesia yang turut memberikan pendampingan sosial kepada masyarakat.
Harapannya, kejadian serupa dapat menjadi pelajaran bagi seluruh perusahaan pembiayaan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan prosedur penagihan. Di sisi lain, konsumen juga diharapkan tetap memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan dan menyelesaikan perselisihan melalui jalur yang sah.
Keadilan bagi konsumen harus dihormati, prosedur hukum harus dipatuhi, dan penyelesaian masalah harus mengutamakan komunikasi serta kepastian hukum. (jns***)
