ADALAH DOSA JIKA DIAM: Way Kambas Menjadi Ladang Pembantaian, Nyawa Rakyat Dianggap Sampah!

bharindo.co.id Lampung Timur,- Sejarah kelam kembali tertulis dengan darah di tanah Lampung Timur. Gugurnya Darusman, Kades Braja Asri, pada Rabu (31/12/2025) bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan sebuah “Pembunuhan Sistematis” akibat kelalaian negara yang membiarkan konflik manusia dan gajah membusuk selama 43 tahun tanpa solusi konkret.

Retorika Murahan di Balik Tragedi
Di saat keluarga korban meratapi jenazah, pihak Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui Humasnya, Andri, masih saja melontarkan kalimat-kalimat normatif yang memuakkan. Istilah “berkomitmen berkomunikasi” dan “menyoundingkan” dianggap warga sebagai penghinaan terhadap akal sehat.
“Sudah sejak 1983 masalah ini dibiarkan. Apakah butuh berapa nyawa lagi agar pejabat di Jakarta bangun dari tidur nyenyaknya? Jangan-jangan bagi mereka, seekor gajah lebih bernilai harganya daripada satu nyawa Kepala Desa!” tantang Joko Black, Kades Tambah Dadi dengan nada geram.

Zona Pemanfaatan: Karpet Merah Penghancur Ekosistem?
Di tengah konflik yang membara, muncul isu busuk mengenai perubahan Zona Inti menjadi Zona Pemanfaatan. Ini adalah kebijakan yang tidak hanya bodoh, tapi juga berbahaya.

Tokoh masyarakat, Tumirin dan Widodo, secara tegas mencium aroma kepentingan dibalik rencana ini.
“Mengubah Zona Inti menjadi Zona Pemanfaatan adalah pengkhianatan terhadap konservasi. Itu bukan solusi, itu adalah upaya melegalkan perusakan hutan!

Jika habitat gajah diganggu demi syahwat ekonomi, maka rakyatlah yang akan terus menjadi tumbal amukan hewan yang kehilangan rumahnya,” tegas mereka.

Warga mencurigai adanya upaya sistematis untuk membiarkan konflik ini berlarut-larut agar zona hutan bisa “dimainkan” demi keuntungan pihak tertentu, sementara warga penyangga dibiarkan bertaruh nyawa setiap malam.
Menagih Janji “Macan Asia”: Rakyat Bergerak ke Istana!

Ketidakmampuan pengelola TNWK dan Pemerintah Daerah memaksa Forum Kepala Desa Penyangga mengambil langkah radikal. Mereka tidak lagi percaya pada birokrasi tingkat bawah yang dianggap mandul.

“Kami akan langsung menghadap Presiden Prabowo Subianto. Kami akan tanya langsung, apakah rakyat kecil di Lampung Timur ini masih dianggap warga negara, atau hanya pelengkap statistik yang boleh mati kapan saja diinjak gajah?” tutup Joko Black.

Tragedi Darusman adalah bukti nyata kegagalan total sistem pengelolaan TNWK. Pihak Balai tidak boleh lagi berlindung di balik tembok regulasi dan prosedur. Rakyat tidak butuh tanggul di atas kertas, rakyat butuh keselamatan nyata. Hentikan skenario perubahan zona yang hanya akan memperpanjang daftar kematian. Hentikan menganggap nyawa manusia lebih murah dari biaya pembangunan tanggul!.
(Rfs***)