bharindo.co.id Jakarta,- Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Penegasan tersebut disampaikannya kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.
Penegasan itu dinilai sebagai bentuk dukungan moral dan strategis dari para purnawirawan terhadap arah kebijakan dan transformasi kelembagaan Polri di bawah kepemimpinan nasional.
Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan para senior Polri dan keluarga besar PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang Presisi dan berkelanjutan.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.
Pada kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah nyata yang telah dan terus dilakukan Polri untuk mendorong transformasi menyeluruh. Salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia dan pendidikan, melalui pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri juga akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset dan inovasi kepolisian.
Selain itu, Polri terus mendorong transformasi kultural dan etika profesi dengan memperkuat pembinaan mental, etika, serta keteladanan pimpinan agar nilai humanis, responsif, dan berintegritas tertanam di seluruh personel.
Di bidang pengawasan, Wakapolri menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi, baik melalui sistem pengawasan internal maupun eksternal, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Modernisasi sarana dan prasarana juga menjadi fokus, termasuk pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem pendukung tugas kepolisian. Sejalan dengan itu, Polri mempercepat transformasi digital untuk layanan publik, pengawasan, serta manajemen organisasi agar lebih modern, adaptif, dan efisien.
Sementara pada aspek operasional, Polri berkomitmen meningkatkan kualitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Wakapolri menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.
“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (hnds***)
