bharindo.co.id Jakarta,— Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri secara simbolis menyerahkan Sertifikat Audit Penerapan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, dan Hotel Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Lantai 3 PT PLN (Persero), Senin (15/12/2025) sekitar pukul 10.45 WIB.
Penyerahan sertifikat ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memastikan sistem pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikat audit diberikan kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) serta perusahaan nasional yang dinilai telah memenuhi kriteria pengamanan.
Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Karyoto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa audit sistem pengamanan bertujuan untuk memberikan penilaian secara objektif dari pihak eksternal, sehingga perusahaan tidak hanya mengandalkan evaluasi internal.
“Pada hari ini secara simbolis kami menyerahkan sertifikat hasil audit sistem pengamanan kepada beberapa BUMN dan perusahaan yang telah eksis secara nasional. Audit ini bertujuan memberikan penilaian dari luar, bukan semata-mata dari internal perusahaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan audit sistem pengamanan guna membantu perusahaan mencapai standar pengamanan terbaik, khususnya bagi perusahaan yang termasuk dalam kategori objek vital nasional.
“Dari sisi internal, perusahaan terkadang merasa sistem pengamanannya sudah cukup baik. Padahal, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar pengamanan yang ideal,” jelasnya.
Menurut Komjen Pol. Karyoto, hasil audit akan menjadi dasar pemberian rekomendasi terkait kekurangan sistem pengamanan, baik yang perlu diperbaiki maupun yang belum tersedia dan harus segera dipenuhi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan operasional bisnis.
“Dengan sistem pengamanan yang semakin baik, berbagai risiko dapat diminimalisasi. Melalui identifikasi risiko yang tepat, tahapan antisipasi dapat dilakukan secara lebih efektif,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun non-BUMN, yang mengikuti audit dan memperoleh sertifikasi sistem pengamanan.
“Apabila seluruh sistem telah disusun dengan baik dan mitigasi risiko dilakukan secara optimal, saya yakin risiko terhadap bencana non-alam, seperti kebakaran dan kerusakan lainnya, dapat diperkecil,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya sistem pengamanan terpadu guna menjaga stabilitas, keselamatan, serta keberlanjutan operasional objek vital nasional. (azs***)
