Banyaknya Dugaan Penyelewengan Anggaran Negara Serta Mangkraknya Proyek Irigasi BBWS Brantas, APH Segera Turun Tangan

bharindo.co.id Jombang,- Proyek irigasi yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di berbagai daerah di Indonesia sering kali menghadapi sorotan publik dan media massa terkait dugaan kualitas pekerjaan yang buruk.

Ketidaksesuaian spesifikasi, dan potensi penyimpangan anggaran yang menyebabkan proyek-proyek tersebut bermasalah, ambrol, atau bahkan mangkrak yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Beberapa proyek BBWS yang proyeknya mendapat perhatian negatif meliputi:
BBWS Brantas (Jawa Timur). Banyak laporan menyoroti proyek di Jombang yang mengalami kerusakan (ambrol/retak) tak lama setelah atau bahkan saat pengerjaan berlangsung, diduga akibat penggunaan bahan material yang tidak sesuai standar atau pengurangan volume bahan bangunan.

Seperti proyek plengsengan BBWS Brantas yang berada di wilayah Desa Pucangro – Banyuarang – Kedungturi, yang diduga di kerjakan asal-asalan yang sampai saat ini mangkrak. Proyek yang diduga menelan anggaran miliaran rupiah tersebut seakan-akan lepas dari pengawasan dinas terkait.

Saat tim Bharindo dapat informasi dari warga setempat, tim Bharindo kemudian menuju ke lokasi pekerjaan, Minggu (21/12). Dalam investigasi ke lokasi, tim Bharindo mencari informasi lebih lanjut pada warga sekitar dan menurut beberapa petani setempat kalau proyek tersebut asal jadi dan bisa di bilang mangkrak seperti yang di pantau oleh tim Bharindo di lokasi.

Proyek yang berada di wilayah Desa Pucangro tampak besi warmest masih terpampang di dinding sungai dan belum di lakukan pengecoran.

Sedangkan proyek yang berada di Desa Kedungturi seakan di biarkan mangkrak, plengsengan juga tidak ada finishing, demikian juga bahu jalan di biarkan lubang dan ini bisa membahayakan para pengguna jalan. Mungkin di karenakan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

Bahkan beberapa waktu lalu tim Bharindo juga sempat datang ke proyek yang berada di Desa Kedungturi. Di lokasi proyek, tim Bharindo di temui oleh Sodik yang mengaku oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kabupaten Jombang, Sodik juga mengaku sebagai pemborong proyek tersebut.

Saat di tanya terkait papan kegiatan informasi proyek, Sodik mengatakan kalau papan kegiatan informasi proyek tersebut berada di wilayah Mojosongo, Jombang.

Kurangnya transparansi membuat banyak kalangan bertanya-tanya, anggarannya berapa, volumenya berapa dan yang mengerjakan proyek itu siapa. Banyak proyek yang dikerjakan tanpa papan informasi proyek yang jelas, melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ini menandakan lemahnya pengawasan dari pihak terkait (BBWS, dinas, dan aparat penegak hukum).

Ketidaktransparanan tersebut berasumsi pada dugaan korupsi. Beberapa laporan menyinggung adanya potensi penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan anggaran.

Pihak berwenang seperti aparat penegak hukum (Kejaksaan, Polri) dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sering didesak untuk turun tangan mengaudit dan mengusut tuntas dugaan-dugaan pelanggaran ini dan memberi sanksi yang tegas, biar menjadi efek jera bagi pelaku. Untuk itu kami berharap pada Mabes Polri maupun Kejagung untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut, karena tidak sedikit anggaran yang diduga di selewengkan oleh dinas terkait.
(Pras***)