Fayakun Atensi Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Di Tulungagung Padat Karya.

Tulungagung bharindo.co.id,- Komandan kodim 0807 Tulungagung, Letkol Arh Hanny Galih Satrio, menandaskan jika pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di kabupaten Tulungagung Jawa Timur melibatkan masyarakat dengan sistem padat karya, tidak dengan penunjukan langsung pada rekanan ataupun pengembang.

Statement ini mendapatkan atensi dari Praktisi hukum sekaligus Dosen STIKES Hutama Abdi Husada Sdr Fayakun, S.H, M.H, M.M.
Arti padat Padat karya adalah kegiatan produktif (proyek pembangunan atau industri) yang lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia secara langsung dibandingkan mesin atau teknologi. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di pedesaan atau masyarakat miskin.

“Menurut pandangan saya Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui skema padat karya memiliki dasar hukum yang diperkuat Inpres dan peraturan kementerian (Permen) asalkan benar-benar program di jalankan dengan benar.
Saya optimis Program bertujuan mempercepat ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan fisiknya (padat karya) dan pelaksanaan KDMP dimana masyarakat lokal yang memiliki korelasi langsung terhadap kualitas bangunan dan diawasi secara ketat”, ujarnya pada ( 06/03/2026)

Program KDMP memiliki landasan hukum yang kuat yang diterbitkan untuk percepatan (akselerasi) pembangunan fisik Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dimana Presiden menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara di harapan kita untuk mempercepat pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP.

Selanjutnya S.E Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025: Mengatur pendataan aset tanah/bangunan untuk percepatan pembangunan.

Selanjutnya jika kita baca Permen Desa dan PDT No. 10 Tahun 2025 adalah mengatur pembinaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan dana desa.

“Lalu apa korelasinya Padat Karya dengan Kualitas Bangunan Penggunaan skema padat karya (melibatkan tenaga kerja lokal) dari landasan tersebut bisa dilihat tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berakar pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Lebih lanjut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa yang kita harapkan adalah memiliki dampak ganda terhadap kualitas bangunan : Pertama, Adanya program padat karya KDMP adalah pengawasan langsung warga karena dibangun melibatkan warga desa, dari ini saya berharap potensi kecurangan material lebih kecil terpantau”, Tegasnya

“Kedua_, idealnya kualitas Standar, meskipun padat karya, pembangunan teknis wajib didampingi agar sesuai dengan standar modern, misalnya penggunaan bahan material yang lebih efisien dan berkualitas.
Ketiga_ , dengan padat karya idealnya resiko sosial bisa di cegah. Jika warga merasa tidak dilibatkan atau lahan tidak sesuai, pembangunan bisa terhambat atau ditolak warga (seperti kasus di Desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung. Seperti yang kita lihat misalnya sempat ramai diberitakan di media sosial dan berita lokal pada pertengahan Januari 2026. Penolakan didasari kekhawatiran pembangunan menutup akses ke musholla, sekolah, dan menghilangkan fungsi lapangan untuk kegiatan sosial warga. Warga menegaskan bukan menolak koperasinya, melainkan lokasinya”, lanjutnya

“Saya berharap program KDMP harus terus disosialisakan melalui padat karya agar KDMP benar-benar masyarakat Desa/kelurahan ikut memiliki karena fakta dilapangan masih banyak yang belum mengetahui dan memahami Program KDMP”, pungkasnya

Walaupun adanya padat karya pada KDMP kualitas bangunan KDMP juga sangat bergantung pada ketatnya pengawasan teknis dan keterlibatan semua pihak.

Selain itu audit harus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan menghindari ruang gelap dalam pembangunan fisik. (ahfs***)