FORUM LINTAS LEMBAGA GEMPUR KEBIJAKAN BUPATI PURBALINGGA, AUDIENSI BERUJUNG KEKECEWAAN

Bharindo Purbalingga,- Pukul 16.00 WIB, Forum Lintas Lembaga Purbalingga mendatangi Kantor Bupati untuk melakukan audiensi dengan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, bersama Sekda dan jajaran OPD. Kedatangan mereka menyoroti kebijakan Pemkab yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Arie Herawan selaku perwakilan forum menegaskan keberatan atas kebijakan kenaikan PBB/P2 perdesaan dan perkotaan. Menurutnya, kebijakan tersebut diberlakukan tanpa sosialisasi, tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, dan hanya menambah beban rakyat. “Peningkatan pendapatan daerah bisa dilakukan lewat sektor lain yang tidak langsung membebani masyarakat,” tegas Arie.

Tak hanya soal pajak, dunia pendidikan di Purbalingga juga turut disorot. Forum menuding adanya praktik kongkalikong antara Dinas Pendidikan dan pihak ketiga melalui koperasi sekolah yang justru menjerat wali murid. Arie menegaskan, Bupati seharusnya hadir sebagai pembina sekaligus pengendali OPD, bukan hanya menerima laporan asal-bapak-senang.

Lebih keras lagi, Forum Lintas Lembaga mendesak DPRD Purbalingga untuk tidak terus “tidur panjang”. Mereka menuding wakil rakyat di daerah itu telah bersikap “mbudeg, micek, mbisu” (tuli, buta, bisu) terhadap penderitaan rakyat, padahal lembaga legislatif tersebut digaji besar dari uang rakyat dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun, jawaban Bupati dalam audiensi dinilai jauh dari harapan. Menurut para peserta, tanggapan Fahmi Muhammad Hanif terkesan normatif, sebatas membaca teks, tanpa solusi konkret atas problem yang disampaikan. “Bupati hanya sibuk menerima laporan manis dari bawahannya,” kritik Arie.

Karena kekecewaan itu, Forum Lintas Lembaga memberi sinyal keras: tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka diabaikan. (Rswts***)