FPII “Gedor” DPRD Majalengka: DBH Migas Diduga Tak Transparan, Desa Terdampak Merasa Hanya Kebagian Debu!

Majalengka, Bharindo.co.id — Transparansi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Kabupaten Majalengka kembali memantik sorotan tajam. Forum Pers Independent Indonesia (FPII) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Majalengka untuk mendesak keterbukaan terkait aliran dana migas yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa terdampak, Rabu (13/05/2026).

Audiensi yang berlangsung hangat namun penuh kritik tersebut diterima langsung oleh jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka bersama perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Ketua FPII Kabupaten Majalengka, Drs. Asep Firmansyah atau yang akrab disapa Asep Bobby, tampil sebagai juru bicara utama. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti kondisi desa-desa di Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Ligung, dan Kecamatan Kertajati yang selama ini bersinggungan langsung dengan aktivitas eksploitasi migas.

“Kamihadir membawa suara masyarakat kecil. DBH Migas bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi soal keadilan bagi desa-desa yang selama ini menanggung dampak aktivitas migas,” tegas Asep Bobby di hadapan anggota dewan.

Menurutnya, masyarakat di wilayah terdampak seharusnya menikmati manfaat nyata dari kekayaan alam yang diambil dari tanah mereka sendiri. Namun hingga kini, FPII menilai transparansi maupun efektivitas penyaluran DBH Migas masih menjadi tanda tanya besar.

Dalam audiensi tersebut, FPII secara tegas meminta BKAD dan Komisi II DPRD membuka data secara rinci terkait:

• Total DBH Migas yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka.
• Persentase alokasi dana yang dikembalikan ke desa terdampak.
• Bentuk pemanfaatan dana untuk penanganan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas migas.

Pihak Komisi II DPRD serta BKAD menyatakan terbuka terhadap masukan tersebut. Mereka mengakui pengawasan dari elemen masyarakat dan insan pers sangat penting agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Audiensi ditutup dengan dorongan kuat agar data DBH Migas dapat diakses publik secara lebih transparan. FPII menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga realisasi anggaran benar-benar menyentuh pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumberjaya, Ligung, dan Kertajati.

“Jangan sampai daerah penghasil hanya kebagian debu, kebisingan, dan dampak lingkungan, sementara hasilnya dinikmati pihak lain,” pungkas Asep Bobby.

(Yet’s)