Ghalieb Lahidjun Imbangi Pandangan Umar Karim, Tegaskan Mekanisme APBD-P 2025 Sudah Sesuai Tahapan.

Bharindo Gorontalo,- Perdebatan terkait pengesahan APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 memunculkan warna dan dinamika pemikiran berbeda di paripurna internal DPRD Provinsi Gorontalo baru baru ini. Jika sebelumnya Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Umar Karim, dalam suasana paripurna Senin 25 Agustus 2025 dengan agenda pengambilan keputusan, secara tegas umar karim menolak pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2025 dengan alasan prinsip dan kekhawatiran terhadap pemanfaatan hasil efisiensi yang menurut umar menyalahi ketentuan Inpres maka perspektif berbeda justru datang dari Fraksi Golkar.

Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa seluruh substansi mekanisme politik penganggaran telah berkesesuaian dengan ketentuan dan prosedur tahapan sebagaimana mestinya. Menurutnya, efisiensi anggaran yang dipersoalkan telah melalui jalur evaluasi lembaga berwenang.

“kehawatiran yang dipersoalkan umar karim oleh banggar Deprov telah mempertegas hal tersebut kepada eksekutif melalui TAPD yang diketuai oleh Sekda Provinsi Gorontalo, dan kepada kami badan anggaran disampaikan Seluruh hasil efisiensi sudah dilaporkan ke Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang menguji apakah ada pelanggaran atau tidak. Bahkan menurut informasi, BPKP juga telah melakukan evaluasi hingga tiga kali dan tidak menemukan adanya catatan pelanggaran,” jelas Ghalieb Lahidjun dalam forum paripurna ke 41 tentang penetapan Perda APBD Perubahan Tahun 2025.

Ia menekankan, klarifikasi yang ia sampaikan bukan untuk membantah secara frontal kritik dari Umar Karim, melainkan untuk melengkapi perspektif agar publik dan masyarakat memahami secara menyeluruh duduk persoalan dan sikap lembaga DPRD dalam kedudukannya menyepakati APBD Perubahan 2025 ini bukan karna menang jumlah kuantitas namun benar benar sikap yang diambil lembaga berdasar pada substansi hasil kerja dan tahapan serta mekanisme dalam penganggaran sebagaimana ketentuan yang mengatur.

“Saya sengaja menyampaikan ini di forum terbuka supaya publik tahu bahwa kami tidak serta-merta mendukung pemerintah secara sembrono. Kekhawatiran publik sudah dipertanyakan di forum resmi, dan tahapan evaluasi juga sudah dilakukan,” ujarnya.

Meski berbeda pandangan, politisi Golkar itu tetap memberikan penghormatan atas sikap kritis rekannya Umar Karim di parlemen. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah bagian dari dinamika politik yang sehat.

“Saya menghormati pendapat abang saya, karena beliau juga salah satu guru saya dalam politik. Namun terlepas dari perbedaan, yang terpenting adalah proses evaluasi sudah berjalan sesuai mekanisme,” tandasnya.

Lebih jauh, Ghalieb juga menstresing bahwa sikap DPRD Gorontalo dalam menjalankan fungsi penganggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 kali ini tidak berada dalam konteks kalkulasi atau kuantitas suara mayoritas dan minoritas apakah menyetujui atau menolak, melainkan bertumpu pada kedudukan substansi mekanisme yang telah dijalankan oleh lembaga legislatif. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari peran DPRD dalam menyikapi amanah rakyat.

Dengan demikian, posisi Golkar dalam pengesahan APBD Perubahan 2025 ditegaskan tidak serta-merta tunduk pada arus politik mayoritas, tetapi berpijak pada prinsip bahwa mekanisme penganggaran telah melewati prosedur evaluasi sesuai aturan yang berlaku. (nnts***)