Hadiri Rakernas KSPI 2026, Wakapolri Tegaskan Komitmen Polri Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA, bharindo.co.id – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pemerintah Bersih, Buruh Sejahtera” di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Kehadiran Wakapolri dalam forum nasional tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung perlindungan hak-hak pekerja serta memperkuat sinergi dengan kalangan buruh guna mewujudkan hubungan industrial yang sehat, adil, dan kondusif.

Rakernas KSPI 2026 turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum KSPI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta para pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa buruh merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional dan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

“Buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian. Setiap capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pekerja Indonesia,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, Polri dan kalangan pekerja memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan. Karena itu, hubungan antara Polri dan buruh tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan kegiatan ketenagakerjaan, tetapi telah berkembang menjadi kemitraan strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

“Polri berkomitmen untuk terus membersamai para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami menjaga ruang penyampaian aspirasi agar tetap terbuka, aman, tertib, dan konstruktif, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara humanis dan berkeadilan,” tegas Komjen Dedi.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Polri melalui Desk Ketenagakerjaan terus mengawal penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Data menunjukkan sepanjang tahun 2025, Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil menyelesaikan 35 perkara tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 34 perkara di antaranya diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Sementara pada tahun 2026, sebanyak 9 perkara telah diselesaikan dan seluruhnya melalui mekanisme restorative justice.

Tak hanya itu, Polri juga berhasil memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk kembali memperoleh pekerjaan melalui berbagai upaya koordinasi dan mediasi dengan pihak terkait.

Wakapolri menilai langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara melalui Polri dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas hubungan industrial agar tetap harmonis.

Selain itu, Komjen Dedi juga mengajak seluruh elemen buruh untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri modern.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di tingkat global sekaligus menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Rakernas KSPI Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi pekerja, merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan buruh, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan Polri.

“Ketika hak-hak pekerja terlindungi, hubungan industrial berjalan harmonis, dan kesejahteraan buruh meningkat, maka stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin kuat. Untuk itu, sinergi antara Polri dan buruh harus terus diperkuat,” pungkas Wakapolri.

Melalui berbagai langkah konkret tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis pekerja dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang aman, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (ils78***)