Harga Sawit Anjlok Saat CPO Dunia Naik! Satgas Pangan Polri Bongkar Dugaan Kartel yang Rugikan Jutaan Petani

Jakarta, bharindo.co.id – Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki dugaan praktik kartel dan persekongkolan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit setelah menemukan adanya kejanggalan dalam penurunan harga di tingkat petani. Padahal, di saat yang sama, harga minyak sawit mentah (CPO) dunia justru mengalami kenaikan dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menguat.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Ade Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menelusuri dugaan praktik yang menyebabkan harga TBS petani turun di tengah tren positif pasar global.

“KamI menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Brigjen Pol Ade Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rapat strategis tersebut turut dihadiri pelaku usaha, asosiasi petani sawit, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 Polda di seluruh Indonesia.

Menurut Ade, fenomena turunnya harga TBS ketika harga CPO dunia justru meningkat menjadi indikasi kuat adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Satgas Pangan Polri menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan jutaan petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.

“Satgas Pangan Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk mencegah segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. Kami melihat adanya fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO dunia justru cenderung meningkat,” tegasnya.

Ia memastikan aparat tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang mengarah pada praktik kartel, manipulasi harga, atau tindakan lain yang merugikan petani dan mengganggu iklim usaha yang sehat.

“Kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh melindungi sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia.

Menurut Mentan Amran, penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan kondisi yang tidak wajar karena bertolak belakang dengan perkembangan pasar internasional.

“Perintah Bapak Presiden jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula. Bahkan seharusnya berpotensi naik karena harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar menguat. Tidak ada alasan harga TBS justru turun,” tegas Amran.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pertanian, sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit dari total sekitar 1.900 perusahaan yang beroperasi di Indonesia diduga belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar yang sebenarnya.

Data perusahaan-perusahaan tersebut akan diserahkan kepada aparat kepolisian, termasuk Satgas Pangan Polri dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus di daerah untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau masih ada yang menekan harga TBS, tidak ada kompromi. Kita tindak lanjuti sesuai aturan,” tegas Mentan Amran.

Pemerintah mengungkapkan bahwa langkah cepat yang dilakukan bersama Satgas Pangan Polri mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan kini mulai kembali bergerak normal.

Sinergi antara Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, KPPU, serta pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan sehingga kesejahteraan jutaan petani sawit Indonesia dapat terus terjaga.

Pemerintah menegaskan bahwa industri sawit harus memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dalam rantai perdagangan komoditas strategis nasional tersebut. (ikls***)