Irwasum Polri: Sinergi MUI dan Aparat Penegak Hukum Kunci Wujudkan Keadilan Berbasis Nilai Kemanusiaan

JAKARTA, bharindo.co.id – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan aparat penegak hukum guna membangun sistem penegakan hukum yang tidak hanya kokoh dari sisi regulasi, tetapi juga memiliki legitimasi moral, mendapat kepercayaan masyarakat, serta berpihak kepada keadilan.

Hal tersebut disampaikan Komjen Pol. Wahyu Widada saat mewakili Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Membacakan sambutan Kapolri, Irwasum Polri menegaskan bahwa kolaborasi antara ulama dan aparat penegak hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan dan humanis.

“Apabila sinergi ini terus diperkuat, maka akan melahirkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga memiliki legitimasi moral, kepercayaan sosial, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat,” ujar Komjen Pol. Wahyu Widada.

Menurutnya, perkembangan situasi strategis, baik di tingkat global maupun nasional, menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga kejahatan lintas negara menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar penegakan hukum tidak hanya mengedepankan aspek formal, tetapi juga menjamin rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, tema Mudzakarah Hukum Nasional tahun ini, yakni “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin”, dinilai sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Irwasum Polri menegaskan bahwa ulama dan kepolisian memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan, ketertiban, serta menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Polri terus mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu implementasinya dilakukan melalui penerapan restorative justice, terutama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan masyarakat kecil sehingga penyelesaian hukum dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

“Negara hukum yang kita bangun harus mampu memastikan bahwa keadilan tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga benar-benar hadir bagi kelompok dhuafa, masyarakat miskin, dan kaum rentan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irwasum Polri juga menyampaikan apresiasi kepada para insan penegak hukum, baik secara individu maupun kelembagaan, yang menerima penghargaan pada malam apresiasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Mudzakarah Hukum Nasional.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat antara ulama, aparat penegak hukum, akademisi, dan pemerintah dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Sinergi yang terus diperkuat diyakini akan menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. (dns***)