Sidoarjo bharindo.co.id – Upaya islah atau rekonsiliasi antara Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo kembali menemui jalan buntu. Untuk kedua kalinya, proses perdamaian yang difasilitasi oleh DPRD Sidoarjo gagal terlaksana setelah Wakil Bupati tidak menghadiri undangan pertemuan, memicu kekecewaan dari berbagai pihak.
Kegagalan tersebut mendorong Aliansi Laskar Jenggolo mendatangi Gedung DPRD Sidoarjo guna menagih komitmen legislatif yang sebelumnya berjanji menjadi fasilitator dalam proses islah kedua pemimpin daerah tersebut.
Kedatangan massa aliansi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang dinilai masih diwarnai ketegangan antara dua pucuk pimpinan daerah.
Ketua Laskar Jenggolo, Bramanda Putra, menyayangkan tidak hadirnya Wakil Bupati dalam pertemuan yang seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dan meredam konflik yang telah menjadi perhatian publik.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Wakil Bupati dalam forum ini. Padahal masyarakat berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi,” ujar Bramanda Putra.
Menurutnya, absennya Wakil Bupati dalam undangan tersebut memperlihatkan bahwa keretakan hubungan antara kedua pemimpin daerah sudah berada pada titik yang cukup dalam.
Bramanda menegaskan bahwa masyarakat Sidoarjo tidak ingin konflik tersebut terus berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap kedua pemimpin daerah bisa segera melakukan islah. Sidoarjo membutuhkan kondisi yang kondusif, tidak ada lagi kegaduhan politik yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Bupati Sidoarjo telah menunjukkan sikap terbuka untuk melakukan rekonsiliasi, namun upaya tersebut kembali gagal karena pihak Wakil Bupati tidak memenuhi undangan pertemuan yang telah difasilitasi oleh DPRD.
Kegagalan ini menjadi upaya islah kedua yang tidak berhasil mempertemukan kedua tokoh tersebut dalam satu forum dialog.
Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keberlangsungan koordinasi pemerintahan daerah apabila konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak segera diselesaikan.
Aliansi Laskar Jenggolo pun berharap DPRD Sidoarjo tidak berhenti pada upaya mediasi kali ini dan tetap berperan aktif untuk mempertemukan kedua pihak demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Publik kini menanti langkah selanjutnya dari kedua pemimpin daerah tersebut, apakah akan kembali membuka ruang dialog atau justru mempertahankan jarak yang semakin memperpanjang polemik di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. (adits***)
Wonosobo bharindo.co.id – Polres Wonosobo meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Tlogodalem, Kecamatan Kertek,…
Wonosobo bharindo.co.id — Kodim 0707/Wonosobo menggelar bazar sembako murah sebagai upaya membantu pemerintah menekan lonjakan…
Jombang bharindo.co.id - Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR bersama Ketua Bhayangkari Cabang…
Bogor bharindo.co.id – Polres Bogor menyiapkan pos terpadu dengan konsep tematik dan unik di kawasan…
Banten bharindo.co.id – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran…
Jakarta bharindo.co.id – Program Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial berhasil mengembalikan sekitar 20.000 anak…