bharindo.co.id Bekasi,- Di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, hamparan jagung yang menguning menjadi latar pertemuan dua poros kekuasaan: keamanan dan politik pangan. Kamis pagi, 8 Januari 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri berdampingan dengan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi—Titiek Soeharto—dalam panen raya jagung serentak kuartal IV 2025. Sebuah simbol bahwa urusan pangan kini tak lagi semata urusan petani dan kementerian teknis, tetapi juga aparat negara.
Panen kali ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung Desember lalu. Namun padatnya agenda nasional membuatnya bergeser. “Seharusnya Desember, tapi baru bisa kita laksanakan Januari,” ujar Sigit membuka sambutannya. Nada bicaranya tenang, tapi pesan yang disampaikan ambisius: Polri tak ingin sekadar mengamankan sawah, melainkan ikut menanam dan memanen.
Dalam setahun terakhir, kata Sigit, Korps Bhayangkara mengerahkan energi besar untuk mengawal target Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan. Fokusnya jelas—jagung. “Kami memaksimalkan peran Polri untuk mendorong swasembada jagung,” ujarnya.
Upaya itu dimulai dari urusan paling mendasar: lahan. Polri, menurut Sigit, telah mengidentifikasi sekitar 1,3 juta hektare lahan potensial di berbagai daerah. Dari jumlah itu, 586 ribu hektare sudah ditanami. Sisanya—sekitar 700 ribu hektare—ditargetkan rampung pada 2026. “Harapannya, seluruh 1,3 juta hektare itu benar-benar tertanam,” katanya.
Hasilnya mulai terlihat. Hingga kuartal IV 2025, kontribusi panen jagung yang dikawal Polri telah mencapai sekitar 3,5 juta ton. Angka yang tak kecil, apalagi bila dihitung sebagai bagian dari upaya nasional mengejar swasembada pangan.
Jagung-jagung itu, kata Sigit, bukan hanya untuk konsumsi domestik. Ia membayangkan rantai pasok yang lebih panjang: memenuhi kebutuhan industri pakan ternak, menyokong cadangan Bulog, hingga membuka peluang ekspor. “Mudah-mudahan atensi Bapak Presiden terkait swasembada pangan bisa kita dukung secara maksimal,” ujarnya.
Di Bekasi, panen dilakukan di lahan 25 hektare. Tak berhenti di situ, usai panen, lahan itu langsung kembali ditanami. Totalnya menjadi 50 hektare dalam satu siklus. “Ini bagian dari pola yang akan terus kita kontrol dan evaluasi,” kata Sigit.
Di tengah wacana ketahanan pangan yang kerap berujung pada debat kebijakan, panen di Sukamahi memberi pesan lain: negara sedang mencoba hadir dengan cara yang tak lazim. Polisi turun ke ladang. Jagung menjadi indikator. Dan swasembada, sekali lagi, menjadi ambisi yang ingin dibuktikan di tanah—bukan hanya di atas kertas. (ils78***)
