bharindo.co.id Jakarta,– Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Karyoto mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) guna memperkuat penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut dinilai sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.
Komjen Pol. Karyoto menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, seluruh unsur telah bekerja secara optimal di lapangan. Relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, serta unsur TNI dan Polri telah bahu-membahu memberikan pertolongan kepada warga terdampak. Namun, luasnya wilayah terdampak dan eskalasi bencana memerlukan mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan masif.
“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.
Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah hal baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah diterapkan dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada 2018, gempa dan tsunami Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah, serta dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.
“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akses wilayah tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.
Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, mekanisme ini bertujuan menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri fokus pada pemulihan situasi, penanganan masyarakat terdampak, pengamanan wilayah, serta menjaga stabilitas sosial.
“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.
Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komjen Pol. Karyoto berharap, dengan pendekatan komando terpadu tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak. (azs***)