Kakorpolairud Baharkam Polri Kunjungi Sulut, Perkuat Pengawasan Laut dan Berantas Illegal Fishing

Bharindo Bitung,- Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan, S.I.K., M.H., melaksanakan kunjungan kerja dan supervisi ke Markas Komando Direktorat Polairud Polda Sulawesi Utara pada Rabu, 11 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan laut dan menindak kejahatan di perairan Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi Polri turut hadir dalam kegiatan ini, termasuk Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum, Direktur Baharkam Polri Brigjen Pol Idil Tabransyah, S.H., M.M., serta pejabat utama dari Korpolairud dan Polda Sulut lainnya. Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., juga hadir mendampingi.

Dalam arahannya, Irjen Pol Raden Firdaus menyoroti masih maraknya ancaman illegal fishing di wilayah perairan perbatasan Indonesia, khususnya di kawasan Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa praktik penangkapan ikan tanpa izin, pelanggaran batas wilayah laut, serta aktivitas yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah dan organisasi pengelola perikanan internasional, harus ditindak tegas.

Wilayah perairan kita adalah aset negara. Kita tidak boleh apatis terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Jajaran Polairud harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan sumber daya maritim Indonesia, tegas Kakorpolairud.

Sebagai bagian dari supervisi, rombongan juga meninjau langsung berbagai fasilitas operasional di Mako Direktorat Polairud Polda Sulut, seperti dermaga, dok, asrama, serta satuan pangkalan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas-tugas pengamanan laut.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar, ditutup dengan sesi ramah tamah bersama pejabat setempat. Kakorpolairud dan rombongan meninggalkan lokasi pada pukul 11.10 WITA, dan seluruh agenda resmi ditutup pada 11.20 WITA.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat pengawasan laut nasional dan meningkatkan sinergi antar instansi dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan rawan perbatasan. (rsds***)