bharindo.co.id Jakarta,— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis, terutama mengenai penguatan sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mulai memasuki musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada September hingga November 2025, dengan puncaknya antara November 2025 hingga Februari 2026. Meskipun demikian, Sigit menekankan bahwa potensi karhutla masih harus diwaspadai, mengingat masih terdapat kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, dan Sentani.
Berdasarkan hasil pemantauan titik panas (hotspot) dari Januari hingga 22 Oktober 2025, Polri mencatat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Angka tersebut menurun 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Wilayah dengan titik hotspot tertinggi meliputi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Kondisi ini dipicu oleh rendahnya curah hujan, cuaca kering, serta angin kencang yang mempercepat penyebaran titik api, terutama di lahan gambut,” jelas Kapolri.
Untuk mengantisipasi hal itu, Polri bersama Kementerian Kehutanan dan instansi terkait telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi dan pencegahan. Sepanjang tahun 2025, Polri telah menggelar 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli, membangun 4.032 embung atau kanal, serta 1.457 menara pantau di wilayah rawan kebakaran.
“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen melaksanakan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” papar Sigit.
Selain peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, Polri juga mendirikan Posko Tanggap Darurat Terpadu di berbagai wilayah rawan. Kapolri menambahkan bahwa Polri kini mengoptimalkan sistem deteksi dini atau early warning system melalui Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan aplikasi lintas instansi seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).
Tak hanya itu, Polri juga melaksanakan patroli darat dan udara terpadu bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api guna memantau titik hotspot secara real time. Jika ditemukan kebakaran, dilakukan pemadaman cepat baik melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
Dalam aspek penegakan hukum, Kapolri menegaskan bahwa Polri tetap bertindak tegas dan profesional terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Dari Januari hingga 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan. Modusnya umumnya adalah pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” ungkapnya.
Kapolri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, serta membahayakan keselamatan banyak orang.
“Mari bersama menjaga hutan dan alam Indonesia. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga tanggung jawab moral kita semua,” tutup Jenderal Sigit. (ils78***)