bharindo.co.id Jakarta,- Pemerintah menyalakan mesin besar transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini memfokuskan langkah agresif pada pemerataan akses internet nasional demi menjamin hak belajar yang setara bagi seluruh pelajar Indonesia—dari pusat kota hingga pelosok terpencil.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, negara tidak boleh membiarkan jurang digital menjadi penghalang masa depan generasi muda.
“Di wilayah padat penduduk kualitas layanan relatif stabil, sementara di daerah terpencil penguatan infrastruktur terus kami lakukan,” kata Nezar, Selasa (13/1/2026).
Saat ini, jaringan internet telah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenduduk. Namun, tantangan besar masih membayangi: kualitas layanan yang belum merata. Pemerintah menilai ketersediaan akses saja tidak cukup jika tidak diiringi kecepatan dan stabilitas yang memadai untuk kebutuhan pendidikan digital.
Data Kemkomdigi mencatat, kecepatan internet rata-rata nasional masih berada di kisaran 45 Mbps, tertinggal dari rata-rata negara Asia Tenggara. Kondisi ini mendorong pemerintah menetapkan target ambisius.
“Dalam tiga tahun ke depan, kami menargetkan kecepatan internet nasional meningkat hingga 100 Mbps, termasuk percepatan perluasan jaringan 5G yang saat ini masih di bawah 10 persen,” ujar Nezar.
Langkah ini diposisikan sebagai agenda strategis negara, bukan sekadar proyek teknologi. Pemerataan internet dipandang sebagai kunci untuk memutus kesenjangan pendidikan, membuka akses pengetahuan, dan memastikan pelajar di daerah terpencil memiliki peluang yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar.
Kemkomdigi juga memastikan konektivitas digital akan menopang sistem pembelajaran daring nasional, agar siswa dapat mengakses platform pendidikan tanpa hambatan teknis.
“Pemerataan akses internet untuk pendidikan adalah bagian dari pemenuhan hak belajar. Ini fondasi kebijakan pendidikan berbasis digital,” tegas Nezar.
Dengan target kecepatan dua kali lipat dan perluasan jaringan generasi terbaru, pemerintah menegaskan satu pesan: masa depan pendidikan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh lokasi geografis. Internet kini diposisikan sebagai jembatan emas menuju keadilan pendidikan dan daya saing bangsa. (hnds***)
