Categories: KPRP

Komisi Reformasi Polri Dorong Revisi UU Polri Lewat Metode Omnibus Law

bharindo.co.id Jakarta,- Komisi Percepatan Reformasi Polri berencana menggunakan metode omnibus law dalam merumuskan rekomendasi revisi Undang-Undang Polri, termasuk penyusunan sejumlah peraturan pemerintah (PP) guna menata ulang sistem penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, kesepakatan tersebut diambil untuk memastikan sinkronisasi regulasi, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

“Kami sepakat menggunakan metode omnibus, baik dalam perancangan undang-undangnya maupun dalam penyusunan peraturan pemerintah,” ujar Jimly, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, pendekatan omnibus law dinilai mampu menjawab polemik yang muncul pascaterbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di luar struktur.

Selain itu, metode tersebut juga diharapkan dapat menuntaskan pekerjaan rumah pemerintah terkait penerbitan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum terbit sejak undang-undang tersebut berlaku pada 2023.

“Di akhir laporan kepada Presiden, kami akan menyampaikan laporan menyeluruh yang dilampiri konsep revisi Undang-Undang Polri serta rancangan PP, termasuk PP dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ASN,” jelas Jimly.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menambahkan, komisi juga sepakat bahwa perdebatan terkait penempatan anggota Polri di luar struktur dapat dicarikan jalan keluar melalui pendekatan omnibus law.

Menurut Otto, diperlukan pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai jabatan-jabatan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, apakah perlu atau wajib diisi oleh anggota Polri.

“Yang terpenting adalah adanya kesepahaman bersama, apakah memang diperlukan jabatan-jabatan tertentu yang berkaitan dengan Polri untuk boleh atau wajib diduduki oleh anggota Polri,” ujarnya. (ils78***)

adminbharindo

Share
Published by
adminbharindo

Recent Posts

MOMEN PENTING NU BITUNG! Rais PBNU Lantik KH. Narto Pakaya, Lima Tahun ke Depan Jadi Ujian Pengabdian

BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…

1 hari ago

Sinergi Polri dan Pemkot Bitung, Kapolres dan Wali Kota Pimpin Aksi Bersih Kota Melalui Green Policing

BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…

1 hari ago

Kapolres Bitung Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Teguhkan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…

1 hari ago

Peradi Profesional Kukuhkan Lima DPD di Sulut, Warga Tak Mampu Cukup Bawa Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Hukum Gratis

MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…

1 hari ago

LPBI NU Kota Bitung Resmi Dilantik, Soemarlin: Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…

1 hari ago

OPERASI ZEBRA CANDI 2026 RESMI DIMULAI! POLRES WONOSOBO SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, KESELAMATAN PENGENDARA JADI PRIORITAS

WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…

1 hari ago