Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi Ormas Sipil untuk Penguatan Transformasi Kepolisian

bharindo.co.id Jakarta,-  Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan, evaluasi, dan rekomendasi mengenai penguatan reformasi institusi kepolisian agar semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menegaskan perlunya penguatan sistem internal sebagai fondasi profesionalitas Polri.
“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal demi akuntabilitas yang lebih baik.

Sementara itu, Dr. Al Araf dari Centra Initiative menilai bahwa penyempurnaan tata kelola merupakan elemen krusial dalam peningkatan kinerja Polri.
“Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus ditingkatkan.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangannya terkait sejumlah isu yang menjadi perhatian publik.
“Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” katanya. Menurutnya, masukan tersebut diharapkan mampu memperkaya arah reformasi Polri agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, yang menyoroti pentingnya pembenahan sistem pembinaan personel.
“Reformasi pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi harus menjadi perhatian. Ini merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang sudah lama didorong,” jelasnya. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan community policing sebagai upaya mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menekankan kebutuhan akan inklusivitas dan modernisasi dalam tubuh Polri.
“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Audiensi ini menunjukkan komitmen bersama antara institusi kepolisian dan masyarakat sipil untuk mendorong Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan arah kebijakan ke depan. (ils78***)