bharindo.co.id Papua,- Ketua Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas Satgas Operasi Damai Cartenz 2026. Ia menegaskan bahwa pendekatan keamanan di Papua perlu berjalan seiring dengan penghormatan hak asasi manusia, dialog terbuka, dan penguatan kepercayaan publik.
Dalam keterangannya, Frits menilai kondisi sosial di Papua memiliki karakteristik kultural yang kuat, sehingga setiap langkah pengamanan harus disertai komunikasi yang intensif dan inklusif.
“Pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial. Komunikasi yang intensif dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang efektif tidak hanya sebatas penyampaian pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut benar-benar dipahami dan diterima masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan didengar, partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban akan tumbuh secara alami.
Frits juga menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas aparat di lapangan. Dengan pendekatan yang mengedepankan dialog serta penghormatan terhadap martabat manusia, ia optimistis situasi keamanan di Papua dapat terus terjaga secara kondusif.
Sebagai Ketua Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits berharap pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 tidak semata berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Keamanan yang berkelanjutan lahir dari kepercayaan. Ketika masyarakat dan aparat berjalan bersama, maka stabilitas akan semakin kokoh,” tegasnya.
Pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 diharapkan mampu menjadi momentum penguatan pendekatan keamanan yang humanis, profesional, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia di Papua. (***)