Koperasi Tindaho Bone Bolango Temui Komisi I Deprov, Minta Dukungan Perpanjangan Izin Kerjasama dengan PT. Gorontalo Mineral

Bharindo Gorontalo,- Koperasi Tindaho Bone Bolango secara resmi mengunjungi Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 5/5/2025siang. Dipimpin langsung oleh Direktur Koperasi Tindaho Bone Bolango, Ismail Biga beserta jajaran pengurus koperasi tersebut menemui Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo diruang komisi I guna menyampaikan permohonan dukungan atas rencana perpanjangan izin kerjasama dengan PT. Gorontalo Mineral (GM) dengan pihak koperasi Tindaho Bone Bolango.

Media Bharindo.co.id merangkum Dalam pertemuan tersebut, Koperasi Tindaho memaparkan pentingnya kelanjutan kerjasama yang selama ini terjalin dengan PT. GM, terutama dalam pengelolaan jasa konstruksi, penyewaan alat berat, dan pemanfaatan tenaga kerja dari koperasi yang memiliki anggota ratusan orang. Ismail Biga menekankan bahwa kontribusi koperasi tak hanya berdampak pada kesejahteraan anggota, tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berharap dukungan dari Komisi I dan Pemerintah Provinsi agar proses perpanjangan izin ini dapat difasilitasi dengan cepat. Kami tidak ingin terjadi kekosongan legalitas yang justru akan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal,” ujar Ismail dalam pertemuan tersebut.

Kunjungan yang diterima langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Poha, beserta anggota komisi lainnya seperti H. Ekwan Ahmad, Yeyen S. Sidiki, dan Femmy Kristina Udoki. Rapat juga dihadiri oleh Kepala Dinas Nakertrans ESDM Provinsi Gorontalo Wardoyo M. Pongoliu, serta perwakilan dari Dinas Kumperindag, Ibu Julia Dama.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Anggota Komisi I Ibu Aleg Yeyen S. Sidiki menegaskan bahwa pihaknya akan coba menindaklanjuti permintaan tersebut dengan serius. “Kami akan segera mengkomunikasikan hal ini dengan pihak PT. Gorontalo Mineral dan instansi teknis terkait. Tujuannya agar ada kejelasan langkah yang dapat ditempuh koperasi dalam waktu dekat,” tegas Yeyen.

Ia juga menyebut bahwa Komisi I siap menjembatani dialog antara koperasi, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan agar keberlangsungan kemitraan ini tetap memberi manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat. (nnts***)