Categories: HUKUM

KPK Selidiki Proses Terbitnya SK Menag Terkait Kuota Haji 2024

Bharindo Jakarta,-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut pembuatan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang dibawa Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholis Qoumas. SK tersebut terkait Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang mengatur pembagian kuota haji pada waktu tersebut.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, pihaknya hendak mendalami soal rancangan SK tersebut. Apakah memang (Yaqut) merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi? Apakah ada yang menyusun SK itu,” ujar Asep di Gedung Merah Putih dikutip Rabu (13/8/2025).

Kemudian istilahnya disodorkan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani? Nah, ini yang sedang kami dalami,” imbuhnya. Asep mengatakan pihaknya juga akan mendalami apakah SK tersebut disusun berdasarkan usulan dari bawahan kemudian ditindaklanjuti atasan atau sebaliknya.

Jadi kami lihat seperti tadi di awal, itu siapa yang memberi perintah. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu, kemudian memberi perintah, atau bagaimana? Nah, itu yang sedang kami dalami,” ujarnya. Sebelumnya, KPK mencekal 3 orang dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Pertama, Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).

Kedua, mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Dito Ariotedjo yakni Fuad Hasan Masyhur (FHM) yang merupakan owner dari Maktour (biro travel haji dan umrah). Ketiga, Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz (IAA) yang merupakan Eks Stafsus Menag Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Sosial Keagamaan dan Moderasi Beragama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga orang tersebut dicekal bepergian ke luar negeri sejak Senin (11/8/2025) dan berlaku hingga 6 bulan ke depan. KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA dan FHM,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Ia menegaskan tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan orang-orang itu dibutuhkan di wilayah Indonesia. Dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas,” ujarnya.  (ils78***)

adminbharindo

Recent Posts

MOMEN PENTING NU BITUNG! Rais PBNU Lantik KH. Narto Pakaya, Lima Tahun ke Depan Jadi Ujian Pengabdian

BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…

1 hari ago

Sinergi Polri dan Pemkot Bitung, Kapolres dan Wali Kota Pimpin Aksi Bersih Kota Melalui Green Policing

BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…

1 hari ago

Kapolres Bitung Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Teguhkan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…

1 hari ago

Peradi Profesional Kukuhkan Lima DPD di Sulut, Warga Tak Mampu Cukup Bawa Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Hukum Gratis

MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…

1 hari ago

LPBI NU Kota Bitung Resmi Dilantik, Soemarlin: Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…

1 hari ago

OPERASI ZEBRA CANDI 2026 RESMI DIMULAI! POLRES WONOSOBO SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, KESELAMATAN PENGENDARA JADI PRIORITAS

WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…

1 hari ago