Mendagri: Prabowo Prioritaskan Program Perumahan Rakyat, Puluhan Juta Rumah Tak Layak Huni Jadi Perhatian Pemerintah

JAKARTA, bharindo.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor perumahan. Menurutnya, ketersediaan hunian yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

“Bapak Presiden sangat peduli dengan rakyat kecil, termasuk urusan perumahan karena itu merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat,” ujar Tito Karnavian, Senin (22/6/2026).

Mendagri mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 30 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang terus diupayakan pemerintah untuk diatasi melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat.

Salah satu langkah yang terus didorong pemerintah adalah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP).

Menurut Tito, program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.

“Dengan adanya program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan membantu masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak huni,” katanya.

Selain mengandalkan program pemerintah, Mendagri juga menilai keterlibatan sektor swasta sangat penting dalam membantu mengatasi persoalan perumahan nasional. Dukungan investasi dan pembangunan kawasan hunian dengan berbagai fasilitas pendukung dinilai dapat mempercepat penyelesaian kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti kondisi perumahan di Papua yang masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang ada, sekitar 30 persen masyarakat di wilayah Papua masih menempati rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni.

Bahkan, jumlah rumah tidak layak huni di Papua mencapai sekitar 71.500 unit. Persentase rumah tidak layak huni di Provinsi Papua tercatat mencapai 32,5 persen, sementara di wilayah Papua Pegunungan angkanya mendekati 80 persen.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terus membantu masyarakat melalui program bedah rumah, sekaligus mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi membangun perumahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Mendagri berharap program BSPS tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mampu membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Menurutnya, rumah yang layak huni merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan,” pungkas Tito Karnavian.

Pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata. (edwns***)