Mendes PDT Targetkan Seluruh Desa di Indonesia Teraliri Listrik pada Pemerintahan Presiden Prabowo

bharindo.co.id Jakarta,- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah bahas di rapat kabinet, in syaa Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya listrik,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto, Rabu (12/11/2025).

Yandri menegaskan, ketersediaan listrik menjadi indikator utama pemerataan pembangunan desa. Karena itu, Kementerian Desa PDT terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat elektrifikasi, terutama di daerah tertinggal dan terpencil.

Selain perluasan jaringan listrik, pemerintah juga menargetkan penguatan konektivitas digital di seluruh desa, melalui kerja sama antara Kemendes PDT dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini diharapkan mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan Komdigi untuk memastikan sinyal dan jaringan internet masuk ke desa. Prioritasnya adalah desa wisata, desa ekspor, dan desa yang memiliki potensi ekonomi besar,” jelas Yandri.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan dapat dinikmati seluruh masyarakat desa.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan akses listrik melalui PT PLN (Persero) di seluruh pelosok tanah air.

Dengan program ini, pemerintah optimistis seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses energi dan digitalisasi yang merata, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan. (hnds***)