Pansus LKPJ Deprov Gorontalo Bedah Sinkronisasi Program Bersama Bapelitbangda Kabgor

Bharindo Gorontalo, – Sebagai bagian dari evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Deprov Gorontalo melakukan kunjungan dan rapat kerja ke Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo, Jumat (25/4/2025).

Kunjungan ini difokuskan pada sejauh mana sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas wilayah telah berjalan efektif, khususnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Rombongan pansus dipimpin langsung oleh H. Anas Yusuf dan diikuti oleh anggota DPRD Provinsi: Faisal Hulukati, I Wayan Sudiarta, Dr. Syamsir D. Kiayi, Ance Rabot, Hais Ayuwa, Gustam Ismail, Manaf A. Hamzah, dan H. Sun Biki.

Dalam diskusi yang berlangsung terbuka di Aula Rapat Bapelitbangda Kabgor, H. Sun Biki mengungkap adanya alokasi anggaran puluhan miliar rupiah dari BNPB untuk perbaikan tiga jembatan di Kabupaten Gorontalo yang hingga kini belum diajukan secara resmi. “Peluang besar ini jangan sampai terlewat. Pemerintah daerah harus proaktif,” ujarnya

Sun Biki juga mendorong agar program fasilitasi infrastruktur dari Dirjen Bina Marga segera dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada fiskal yang terbatas dimasa efesiensi saat ini.

Kepala Bapelitbangda Drs. Cokro Katilie, ME menyampaikan rasa terima kasihnya atas informasi tersebut, terkait alokasi cadangan dana kebencanaan di BNPB khususnya untuk 3 unit jembatan bahwa melalui bapak Wakil Bupati Tony Junus bahwa saat ini dokumen syarat pengajuannya sedang dalam penyusunan dan penyempurnaan untuk diajukan ke BPNB.

Pimpinan Rombongan Kerja Pansus Ir. Hi. Anas Yusuf Usai Rapat Kerja kepada Media Bharindo.co.id menyampaikan penekanannya akan pentingnya memperkuat sinergi dan sinkronisasi program untuk percepatan pembangunan daerah, selain itu Haji Anas juga mengusulkan agar Pemkab Gorontalo memaksimalkan pengembangan Investasi daerah. Ia menyoroti potensi Sumber Daya Alam termasuk Lahan di kawasan Pulubala dan Tolangohula sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian diharapkan akan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo yang masih diangka 16,41 persen lebih tinggi dari Provinsi Gorontalo 14.57 Persen, investasi harus jadi instrumen penurunan secara nyata,” kata Haji Anas.

Dirinya juga menggarisbawahi urgensi penataan kawasan bantaran Danau Limboto, yang saat ini masih dalam tahap pencarian formulasi kebijakan yang tepat.

sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, Drs. Cokro Katilie, ME saat ditemuai diruangannya usai kunjugan kerja menyampaikan apresiasi atas atensi pansus. Dirinya berharap bahwa dengan upaya singkronisasi perencanaan pembangunan lintas pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan daerah. Kepala Badan juga menaruh harapan agar Pansus dapat merekomendasikan dukungan penambahan alokasi pembiayaan UHC atau Dana Talangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. “Saat ini baru sebesar 22 persen beban pembiayaan Jaminan kesehatan masyarakat, Kami berharap ada intervensi kebijakan dari provinsi agar pembiayaan ini lebih proporsional.” ujarnya.

Kaban Cokro juga mengusulkan optimalisasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui dukungan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi, khususnya dari 15 legislator asal Kabupaten Gorontalo. “Kalau diarahkan ke program infrastruktur dan ekonomi rakyat, dampaknya sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi bagian integral dari proses penyusunan rekomendasi Pansus LKPJ terhadap evaluasi kinerja Pemprov Gorontalo, dan menjadi acuan awal dari perbaikan sinergi perencanaan pembangunan lintas pemerintahan di masa mendatang. (mnta***)