bharindo.co.id Jakarta,- Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun sebanyak 2.603 unit rumah bagi penyintas banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, hingga Rabu (17/12/2025) pemerintah telah memastikan kesiapan pembangunan ribuan rumah tersebut sebagai hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
“Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, rumah yang akan dibangun merupakan hunian tetap, bukan hunian sementara. Proses pembangunan akan dimulai bulan ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi, tanpa menghambat kecepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menurut Maruarar, pihaknya telah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden agar aturan tidak menjadi penghambat kehadiran negara dalam membantu rakyat. Untuk itu, Kementerian PKP mengusulkan pelaksanaan rapat koordinasi yang melibatkan lembaga penegak hukum dan pengawasan, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar sesuai aturan tetapi juga cepat. Karena itulah arahannya kepada kami,” tegasnya.
Terkait lokasi relokasi, Maruarar menjelaskan sejumlah lokasi telah diusulkan dan terus diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta kelayakan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Rumah itu bukan hanya gedung yang dibangun, tetapi juga perpindahan kehidupan. Karena itu harus dipikirkan akses pendidikan anak-anak, tempat bekerja orang tua, hingga akses ke pasar. Ekosistemnya harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Maruarar juga menyebutkan, pendanaan pembangunan 2.603 unit rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi Menteri PKP.
“Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dan dari saya pribadi 103 rumah,” katanya. (***)
