Penunjukan Pejabat PLT Dinilai Tidak Profesional, Ketua Aliansi Pelita Akan Surati Ombudsman dan Kementerian

Bharindo Tulungagung,- 22 Juli 2025 Ketua Aliansi Pelita, Bogi Winarno, menyampaikan kritik keras terkait penunjukan sejumlah pejabat Pelaksana Tugas (PLT) oleh Bupati Tulungagung pada tanggal 21 Juli 2025 di Pendopo Kabupaten. Dalam pernyataannya kepada media Bharindo di kediamannya di Panglima Sudirman Regency Kav. 22, Tulungagung, ia menilai langkah tersebut sangat kontradiktif, tidak relevan, serta terkesan dipaksakan.

“Penunjukan itu tidak mencerminkan prinsip prospektif, proporsional, dan profesional. Kesan yang muncul justru ada keterpaksaan,” ujar Bogi.

Lebih lanjut, ia menyoroti dasar hukum dan regulasi yang seharusnya menjadi acuan dalam penunjukan PLT, seperti SE BKN No. 2 Tahun 2019, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 67 dan 107, serta Permenpan RB No. 13 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan SE No. 1 Tahun 2014. Menurutnya, penunjukan PLT seharusnya diberikan kepada pejabat yang setingkat atau minimal satu tingkat di bawah jabatan yang kosong dan telah mengikuti PIM III atau uji kompetensi serta asesmen untuk jabatan eselon II.

Aliansi Pelita juga menyoroti salah satu penunjukan PLT di Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari jabatan Pembina TK I selaku Kepala Bagian. Penunjukan tersebut dinilai tidak proporsional dan tidak memenuhi standar profesionalisme.

Lebih lanjut, Bogi mengungkapkan adanya dugaan penempatan pejabat PLT yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan atau belum memiliki ijazah S1, serta indikasi afiliasi politik sebagai tim sukses.

“BKD seharusnya berani menyampaikan secara transparan apakah penunjukan itu telah sesuai aturan. Jangan sampai ada ketimpangan dan pelanggaran asas manfaat yang berdampak pada efektivitas kinerja,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua Aliansi Pelita menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PAN-RB di Jakarta sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas proses penunjukan pejabat PLT.

“Mudah-mudahan langkah ini mendorong adanya evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya. (bgs***)