Polda Sumsel Dukung Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat, Wujudkan Legal Drilling untuk Ketahanan Energi Nasional

LAHAT, bharindo.co.id – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan energi nasional melalui pengawalan tata kelola sumur minyak masyarakat yang legal, aman, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Kapolda Sumsel beserta jajaran dalam Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol. (Purn.) Rudi Sufahriadi, jajaran Direksi SKK Migas, serta para kepala daerah dari empat kabupaten penghasil minyak dan gas, yakni Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi pengelolaan sumur minyak masyarakat yang sebelumnya beroperasi tanpa izin menjadi legal, terstruktur, dan memenuhi standar keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola sumur minyak masyarakat melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, ribuan titik sumur minyak rakyat di wilayah Sumatera Selatan mulai menjalani proses verifikasi sebagai bagian dari legalisasi pengelolaan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi atas peran aktif Polda Sumsel dalam mengawal program tersebut. Menurutnya, kehadiran Polri menjadi bukti nyata bahwa negara hadir memberikan solusi bagi masyarakat sekaligus menjaga tata kelola sumber daya alam agar berjalan sesuai aturan.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus berupaya membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak. Polri hadir mengawasi agar kita terbebas dari praktik illegal drilling. Apabila masyarakat bekerja sesuai aturan dan hasil produksinya diserahkan kepada Pertamina, maka mereka turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Herman Deru.

Senada dengan itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi berharap proses legalisasi dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat tidak kembali melakukan aktivitas pengeboran ilegal.

“Perubahan dari illegal drilling menuju legal drilling harus segera terwujud. Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri, TNI, Kejaksaan, serta seluruh pihak yang telah mengawal proses ini demi menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menegaskan bahwa Polri tidak hanya mengedepankan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengelola sumur minyak secara legal, aman, dan bertanggung jawab.

“Kehadiran Kapolda Sumsel dalam peluncuran tata kelola ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan energi nasional. Kami tidak semata-mata mengedepankan penindakan, tetapi juga membimbing masyarakat menuju pengelolaan yang sesuai ketentuan hukum. Dengan legalisasi sumur minyak di bawah pengawasan yang ketat, potensi kerugian negara dapat ditekan, kerusakan lingkungan dapat dicegah, dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” jelas Kabid Humas.

Apel Ikrar Bersama tersebut diikuti sebanyak 447 peserta dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Forkopimcam, pemerintah desa, serta perwakilan penambang minyak rakyat. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Implementasi Peraturan Menteri ESDM dan penekanan sirene sebagai tanda dimulainya tata kelola sumur minyak masyarakat secara resmi.

Melalui sinergi antara Polda Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian ESDM, SKK Migas, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola sumur minyak masyarakat dapat menjadi model pengelolaan yang legal, aman, dan produktif. Langkah ini tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Sriwijaya. (***)