Bharindo Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu menjadi negara swasembada energi. Menurutnya, Tanah Air menjadi salah satu dari tiga negara yang memiliki karunia energi Sumber Daya Alam (SDA)
“Kita bersyukur kepada yang maha kuasa bahwa kita diberi karunia luar biasa. Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi,” kata Presiden dalam pidatonya dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Hanya ada tiga negara kemungkinan yaitu Brazil, Kongo, Indonesia karena itu kita harus pandai memanfaatkan.” Untuk mencapai hal tersebut, ia mengajak semua pihak untuk tidak malas dan tidak mengikuti kebiasaan tidak produktif.
Untuk itu, Presiden menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum sesuai yang diamanatkan undang-undang dasar. Menurutnya, semua pelaku ekonomi harus mematuhi semua ketentuan serta kewajiban kepada negara.
“Kita harus memerangi penyelundupan (energi). Penyelundupan ini menghancurkan kehidupan, penyelundupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita,” ujarnya.
“Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu itu selain Swasembada energi dan pangan, saya tegaskan kembali kita harus melaksanakan hilirisasi.” (ils78***)
Bharindo, Labuhanbatu Utara - Tim Opsnal Polsek Aek Natas Polres Labuhanbatu berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan…
Bharindo Majalengka,- Kegiatan Gebyar Prasiaga Ke -13 Himpunan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Majalengka, berlangsung…
Bharindo Wonosobo,- Satresnarkoba Polres Wonosobo yang dipimpin langsung oleh AKP Tegus Sukosso berhasil mengamankan dua…
Bharindo, Pemalang Jateng - Mengungkap fakta-fakta dibalik pelaksanaan pembangunan desa, proyek pengaspalan di Dusun VII…
Bharindo Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya,…
Bharindo Jakarta,- Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran gugatan sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA)…