Proyek BBWS Brantas Tanpa Papan Informasi Proyek, Tindakan Melawan Hukum

bharindo.co.id Jombang,- Proyek pembangunan plengsengan irigasi yang berada di aliran sungai wilayah Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan menjadi perhatian publik, dikarenakan tidak adanya papan kegiatan informasi proyek.

Adanya kejanggalan tersebut membuat awak media Bhayangkara Indonesia (Bharindo) bergerak cepat dengan menghubungi Sulton selaku Kabid SDA (Sumber Daya Air) Jombang. Sulton mengatakan kalau itu proyek BBWS Brantas.

Proyek pekerjaan plengsengan pengairan BBWS Brantas (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) tanpa papan informasi seringkali menjadi sorotan media dan publik karena menimbulkan kecurigaan adanya proyek “siluman”. Kurangnya transparansi anggaran dan penanggung jawab, serta potensi penyalahgunaan dana. Sehingga masyarakat mempertanyakan detail proyek seperti anggaran, kontraktor, dan tujuan kegiatan, karena papan informasi dianggap penting untuk pengawasan dan kepercayaan publik.

Akibat tidak adanya papan kegiatan informasi dapat berakibat memunculkan asumsi kecurigaan publik. Masyarakat menganggap proyek tersebut mencurigakan karena tidak jelas siapa pelaksana dan berapa anggarannya.

Utomo selaku warga sekitar juga mengatakan “bagaimana kami bisa ikut berpatisipasi dalam pengawasan, kalau sumber anggarannya saja kami tidak tahu. Anggaran darimana, nilainya berapa, yang mengerjakan CV apa, volumenya berapa kami tidak tahu”. Ucapnya dengan nada geram

Ketidak transparanan proyek tersebut bisa berdampak pada kerugian negara. Detail proyek seperti pagu anggaran, kontraktor, dan teknis pelaksanaan tidak diketahui publik, padahal informasi ini penting untuk pengawasan.

Potensi penyalahgunaan anggaran dan ketidakjelasan ini membuka celah dugaan penyalahgunaan anggaran dan menjadi perhatian media.

Proyek pembangunan plengsengan irigasi BBWS Brantas yang berada di wilayah Desa Keplaksari tepatnya di sekitar taman Tirta Wisata tidak terpampang papan informasi kegiatan proyek selayaknya.

Hal ini harus menjadi perhatian serius, proyek yang di perkirakan menelan anggaran milyaran rupiah tersebut telah melakukan banyak pelanggaran terutama di pelaksanaan pekerjaan.

Jum’at (12/12), saat tim Bharindo datang ke lokasi proyek tidak tampak seorangpun dari pihak proyek, baik pelaksana maupun konsultan, tim Bharindo hanya di temui Imam yang mengaku sebagai asisten pelaksana. Imam juga tidak mengetahui berapa anggaran proyek tersebut karena dia hanya seorang asisten pelaksana.

“Silahkan saja bertanya pada pak Andre selaku pelaksananya sambil memberikan nomer WA (whatsapp)” Ujar Imam

Kemudian tim Bharindo menghubungi Andre selaku pelaksana di nomor 0812331131xx namun nomer tersebut tidak bisa di hubungi.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang di amatkan oleh pemerintah melalui UU KIP No 14 2008 yang bertujuan mendorong partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara dan mewujudkan pemerintah yang transparan.

Pentingnya papan Informasi kegiatan proyek, agar masyarakat dapat mengetahui detail proyek, termasuk anggaran dan penanggung jawab, sesuai semangat transparansi serta memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan proyek yang dijalankan.
(Pras***)