JAKARTA, bharindo.co.id – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri terus memperkuat kualitas penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum melalui pendekatan berbasis riset ilmiah. Upaya tersebut diwujudkan dalam Seminar Hasil Penelitian bertajuk “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Peran Polri dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2026” yang digelar di Orchardz Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).
Seminar dibuka oleh Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H. dan dihadiri para Pejabat Utama Puslitbang Polri, perwakilan satuan kerja Mabes Polri, akademisi, peneliti, instansi terkait, serta diikuti secara virtual oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Didi Hayamansyah menjelaskan bahwa penelitian dilaksanakan selama Maret hingga Juni 2026 di delapan wilayah Polda, yakni Polda Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.
Menurutnya, penelitian tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi strategis berbasis kajian ilmiah untuk mendukung penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas penanganan aksi unjuk rasa di Indonesia.
“Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan, strategi operasional, serta peningkatan profesionalisme personel, sehingga pengamanan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional, humanis, sekaligus tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kapuslitbang Polri.
Hasil penelitian dipaparkan oleh anggota tim peneliti, Triyono, S.Sos., M.A., yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi personel, dukungan anggaran operasional, sertifikasi personel dan peralatan, serta penyempurnaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial.
Seminar dipandu oleh Dr. Sarah Nuraini Siregar, S.I.P., M.Si., Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan menghadirkan narasumber dari Baintelkam Polri, Korbrimob Polri, Korsabhara Baharkam Polri, serta Astamaops Kapolri.
Dalam forum tersebut, para narasumber membahas berbagai strategi pengamanan aksi unjuk rasa, mulai dari penguatan deteksi dini, pengendalian huru-hara secara terukur, penerapan pendekatan humanis dalam pengamanan massa, hingga peningkatan koordinasi lintas fungsi guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, baik dari internal Polri maupun kalangan akademisi dan instansi terkait. Berbagai saran tersebut akan menjadi bagian dari penyempurnaan laporan akhir penelitian sebelum disampaikan kepada pimpinan Polri sebagai bahan rekomendasi strategis.
Melalui penelitian ini, Puslitbang Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah, sehingga penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan secara lebih profesional, akuntabel, proporsional, dan humanis, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional masyarakat dan terpeliharanya keamanan serta ketertiban umum. (hms***)
