Ratusan Buruh Gorontalo Turun ke Jalan, Suarakan 6 Tuntutan Nasional dan 1 Tuntutan Lokal

Bharindo Gorontalo,– Aksi demonstrasi besar-besaran mewarnai ruas jalan protokol di Kota Gorontalo, ketika ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo turun ke jalan menyuarakan enam tuntutan nasional dan satu isu lokal, kamis 28 Agustus 2025.

Massa aksi bergerak dari kantor DPW FSPMI di Jalan Arif Rahman Hakim, Perumahan Misfalah Rasaindo, menuju TVRI Gorontalo sebagai titik awal. Aksi kemudian berlanjut ke RRI Gorontalo, Kantor Gubernur, DPRD Provinsi Gorontalo, hingga Bundaran Hulondhalo Indah, sebelum akhirnya kembali ke kantor DPW FSPMI.

Dalam pernyataannya, Ketua DPW FSPMI Gorontalo, ibu Meyske Abdullah S. Sos, SH, CLA, CPLC, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk konsistensi buruh dalam memperjuangkan hak dan menolak praktik kebijakan yang merugikan pekerja.

“Enam tuntutan nasional ini menyangkut nasib jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga reformasi pajak perburuhan. Kami juga mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, serta percepatan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi,” tegas Kak Mei.

Adapun enam tuntutan nasional FSPMI yang dikumandangkan massa, yakni:

1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (Hostum).

2. Stop PHK massal dan bentuk Satgas PHK.

3. Reformasi pajak perburuhan: Naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi.

6. Revisi UU Pemilu, redesign sistem Pemilu 2019.

Selain itu, terdapat satu tuntutan lokal yang menjadi perhatian serius: pelaksanaan butir-butir perjanjian bersama (tripartit) antara PT Royal Coconut, pekerja, dan pemerintah.

Saat massa tiba di Kantor Gubernur, mereka diterima oleh Staf Ahli Gubernur, sementara di DPRD Provinsi Gorontalo perwakilan buruh diterima langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun.

Aksi berjalan tertib namun penuh semangat dengan lantunan yel-yel buruh dan orasi bergantian dari berbagai perwakilan pekerja.

“Buruh bukan musuh negara. Buruh adalah penopang ekonomi bangsa. Jika pemerintah dan DPR serius mendengar, maka tuntutan ini adalah jalan menuju keadilan sosial,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari ini mendapat perhatian publik, khususnya karena membawa isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan pekerja dan masa depan demokrasi Indonesia. (Nnts***)