Reses Ghalieb Lahidjun Dorong Fasilitasi Penganggaran Pengkaderan OKP oleh Pemerintah.

Bharindo Gorontalo,- Ada yang berbeda dalam pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ghalieb Lahidjun, kali ini. Jika sebelumnya suasana reses cenderung berlangsung pasif, kali ini Ghalieb memilih pendekatan yang lebih komunikatif, interaktif, dan santai.

“Selama ini, pelaksanaan reses, suasananya terlalu pasif. Komunikasi dengan konstituen jadi kurang cair,” ujar Ghalieb. Maka dari itu, saya mencoba format baru dengan menghadirkan para pimpinan organisasi kepemudaan se-Provinsi Gorontalo dalam bentuk diskusi terbuka yang dikemas rileks dan santai.”

“Kita dorong agar pemerintah daerah memfasilitasi proses pengkaderan organisasi kepemudaan. Alhamdulillah, sudah ada respons positif dari Pemerintah Provinsi, tinggal menunggu proses penganggaran,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Gorontalo banyak ditopang oleh kerja nyata organisasi kepemudaan, bukan oleh struktur birokrasi saja. “Organisasi kepemudaan ini adalah sumber pengkaderan nasional. Politisi lahir dari sini, bahkan birokrat awalnya tumbuh di organisasi pemuda,” ungkapnya.

Sayangnya, lanjut Ghalieb, organisasi-organisasi tersebut selama ini bertahan dengan kemandirian sehingga tidak jarang kader rela mengorbankan uang sendiri demi membiayai operasional organisasi. “Kasihan. Mereka harus patungan, sementara anggaran hibah dari pemerintah selama ini tidak jelas arahnya. Tidak ada petunjuk penggunaan, tidak ada indikator capaian. Kalau tidak ada data formal hasil pengkaderan, apa yang bisa dilaporkan dari dana hibah itu?”

Reses ini juga mengangkat hasil Rapat Kerja Komisi IV DPRD dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Salah satu temuan penting adalah adanya kecenderungan Dispora lebih fokus pada bidang olahraga, sementara bidang kepemudaan kerap terpinggirkan.

“Kami tidak menyalahkan Dispora jika fokus ke olahraga, tapi jangan abaikan pemuda. Kami minta pemerintah juga memperhatikan keberadaan lembaga kepemudaan itu sendiri. Harus ada alokasi untuk kelembagaan, sekretariat, operasional organisasi, hingga program pengkaderan,” tegas Ghalieb yang juga pernah aktif di KNPI dan berbagai organisasi internal dan eksternal kampus.

Dirinya berharap usulan penganggaran yang sudah direspons gubernur dapat segera dibahas dalam APBD Perubahan, dan mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD lainnya. (nnts***)