Reses Ramdan D. Liputo di Kayubulan, Himpun Aspirasi dari Unsur Pemerintahan Kelurahan.

Bharindo Gorontalo. Selasa Malam 1 Juli 2025 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Ramdan D. Limputi, menggelar agenda reses ketiganya di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Reses ini secara khusus menyasar unsur pemerintahan tingkat kelurahan, termasuk aparat kelurahan, kepala lingkungan, kader PKK, pengurus Karang Taruna, hingga Koperasi Merah Putih.

Kepada media usai agenda resesnya Ramdan menegaskan bahwa model reses kali ini berbeda dari biasanya, karena difokuskan untuk menyerap langsung aspirasi dari struktur pemerintahan kelurahan. “Kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi aparat kelurahan, bukan hanya masyarakat umum. Karena mereka adalah ujung tombak pelayanan dan lebih memahami kondisi di lapangan,” ujarnya Aleg Muda di Deprov Gorontalo tersebut.

Ramdan menambahkan Sejumlah persoalan strategis disampaikan dalam pertemuan tersebut. Persoalan infrastruktur menjadi sorotan utama, khususnya perbaikan dan penguatan tanggul Sungai Biyonga. Ramdan mengapresiasi inisiatif pemerintah kelurahan yang telah mengusulkan penanganan ke berbagai tingkatan, termasuk ke Kementerian PUPR.

“Alhamdulillah, tinggal menunggu realisasi dari pusat, baik bronjong, sedimentasi maupun penguatan tanggul. Saya akan kawal ini melalui jalur provinsi,” tambahnya.

Berikut Aleg Komisi I Deprov Gorontalo menjelaskan Permasalahan lain yang turut disampaikan adalah rendahnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi tantangan hampir di seluruh lingkungan. Meski menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Ramdan menyatakan akan mendorong adanya solusi kebijakan yang berpihak.

Sejanjutnya terkait pemberdayaan masyarakat, Ramdan juga menyentil masukan aspirasi kelompok pengemudi bentor dan pekerja bengkel yang cukup berpotensi di kawasan terminal Kayubulan. Dirinya mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis perbengkelan untuk dapat menerima intervensi bantuan alat dan bahan melalui skema pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Kelurahan ini berada tepat di depan terminal, masyarakatnya mayoritas pengemudi bentor dan pekerja informal. Kami sudah sampaikan peluang program, termasuk bantuan peralatan sekitar 25-35 juta dan juga jaminan ketenagakerjaan bagi profesi berisiko,” ungkap Ramdan.

Dalam reses tersebut beliau juga mendorong majelis taklim agar dapat menyusun proposal guna memperoleh dukungan hibah dari Pemerintah Provinsi.

Agenda reses tersebut berlangsung interaktif dan diwarnai dialog konstruktif, mencerminkan harapan kuat dari pemerintah kelurahan agar komunikasi dengan wakil rakyat terus ditingkatkan demi mempercepat pembangunan di tingkat paling dasar. (nnts***)