Categories: JOMBANG

Tanpa Adanya Anggaran Serta Volume, Bukti Ketidaktransparanan Dinas PUPR Jombang

bharindo.co.id Jombang– Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi landasan hukum utama bagi implementasi prinsip ini di Indonesia.

Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik dan melakukan pengawasan terhadap kinerja badan publik.

Beberapa manfaat utama dari keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih.

Apa yang di canangkan oleh pemerintah semua tidak berarti bagi Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Banyaknya proyek yang tidak di ketahui anggaran serta volumenya seakan menjadi ladang untuk mengeruk keuntungan.

Seperti proyek yang berada di beberapa titik, diantaranya: Tembok Penahan Jalan ruas Desa Sepanyul – Desa Krembangan (Kecamatan Gudo), TPJ ruas Desa Pulorejo – Desa Pulogedang (Kecamatan Tembelang), TPJ ruas Desa Bedahlawak – Desa Pulogedang (Kecamatan Tembelang) semuanya tidak mencantumkan besaran anggaran serta volumenya.

Bayu Pancoroadi selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang saat di konfirmasi via seluler terkait permasalahan tersebut hanya diam dan tidak ada respon.

Sementara itu Yanto selaku peran serta masyarakat mengatakan, “seharusnya proyek yang memakai anggaran uang negara semestinya pakai keterangan yang jelas. Memang sudah terpasang papan informasi kegiatan, tetapi di situ tidak di jelaskan anggarannya berapa serta volumenya berapa. Kita sebagai masyarakat, hanya menuntut akan adanya keterbukaan baik itu anggaran maupun volume pekerjaan.” Ujarnya

“Perlu di ingat, ini adalah anggaran negara dan sekecil apapun anggaran tersebut masyarakat harus mengetahuinya”. Jelasnya, Minggu (28/12)

Banyaknya dugaan ketidaktransparanan dan terkesan dugaan kebal hukum, maka kami berharap pada Aparat Penegak Hukum (Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK) untuk segera menindaklanjutinya, agar Kabupaten Jombang bersih dari tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
(Pras***)

adminbharindo

Recent Posts

BUKAN SEKADAR PERAYAAN! HUT KE-109 RSUD DR. ISKAK DAN HARI JADI KE-821 TULUNGAGUNG DIISI AKSI NYATA: TUJUH ANAK IKUT KHITANAN MASSAL, DOKTER SPESIALIS TURUN KE DESA

TULUNGAGUNG, bharindo.co.id — Peringatan hari jadi tidak harus berhenti pada seremoni dan kemeriahan. Pemerintah Kabupaten…

3 hari ago

102 BOTOL MIRAS TERBONGKAR DI GARUT! POLISI GEREBEK PENJUALAN DI CIBATU, SEORANG PRIA 21 TAHUN DIAMANKAN

GARUT, bharindo.co.id — Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi sasaran penertiban aparat kepolisian. Kali ini,…

3 hari ago

OPERASI ZEBRA LODAYA 2026: SATLANTAS POLRES GARUT PERIKSA BUS DI TERMINAL GUNTUR, KESELAMATAN PENUMPANG JADI PRIORITAS!

GARUT, bharindo.co.id — Jangan sampai perjalanan membawa risiko akibat kendaraan yang tidak laik jalan atau…

3 hari ago

SUARA WARGA DITINDAKLANJUTI! POLSEK KARANGPAWITAN AMANKAN 40 KNALPOT BRONG DI SMKN 4 GARUT, 2 MOTOR TANPA TNKB TURUT DIAMANKAN

GARUT, bharindo.co.id — Keluhan masyarakat terkait kebisingan kendaraan bermotor akhirnya ditindaklanjuti jajaran Polsek Karangpawitan Polres…

3 hari ago

Wakapolda Kalbar Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dalam Program 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat

KUBU RAYA, bharindo.co.id – Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Hindarsono, S.I.K., M.Hum., menghadiri kegiatan Kumpul Bersama…

3 hari ago

Satgas Gakkum Operasi Zebra Kapuas Gelar Patroli dan Penegakan Hukum Represif di Alun-Alun Kapuas Pontianak

​PONTIANAK, bharindo.co.id - Kepolisaian Polda Kalbar, Menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik menjadi…

3 hari ago