bharindo.co.id Jakarta,- Di tengah derasnya wacana politik dan kritik publik soal posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo tampil tegas. Ia menyatakan tanpa ragu: kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia adalah kondisi paling ideal, sah secara konstitusi, dan telah dikunci oleh dukungan politik DPR RI.
Pernyataan keras itu disampaikan langsung di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026.
“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, dan telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri.
Menurut Dedi Prasetyo, posisi Polri di bawah Presiden bukan hanya persoalan struktural, tetapi memiliki landasan konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis yang kuat. Dukungan dari organisasi purnawirawan Polri dan TNI disebut menjadi bukti bahwa desain tersebut dipandang tepat demi menjaga stabilitas nasional dan marwah institusi penegak hukum.
“Ini bukan sekadar pilihan politik, tetapi amanat konstitusi yang dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri. Ia menegaskan bahwa PP Polri berdiri tegak lurus bersama institusi Polri dan tidak mentoleransi sikap yang dapat mencederai nama Korps Bhayangkara.
Ia bahkan menginstruksikan seluruh purnawirawan Polri untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengkhianati almamater, terlebih di tengah dinamika politik nasional yang sensitif.
“Sekali Bhayangkara, tetap Bhayangkara,” tegas Bambang, menegaskan doktrin loyalitas sebagai fondasi pengabdian seumur hidup.
Dalam forum tersebut juga diungkap kekuatan riil PP Polri yang kini menjelma menjadi organisasi besar dan mapan, dengan struktur kepengurusan dari tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, PP Polri mencatat pencapaian strategis berupa kepemilikan penuh Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit, sebagai simbol kemandirian dan keberlanjutan organisasi purnawirawan Polri.
Di tengah sorotan publik terhadap relasi kekuasaan dan institusi keamanan, pesan dari Munas VI PP Polri disampaikan lugas: posisi Polri sudah final, dukungan solid, dan barisan purnawirawan tetap satu komando menjaga marwah institusi. (ils78***)
