Agustus 24, 2025
WhatsApp Image 2025-07-08 at 22.34.29

Bharindo Gorontalo,- Kritik pedas dilontarkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem, Umar Karim, terhadap Gubernur Gusnar Ismail yang dinilai abai terhadap nasib komoditas jagung, andalan utama sektor pertanian Gorontalo.

Pernyataan keras itu disampaikan Umar dalam Paripurna Ke-29 DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (8/7/2025), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

“Tak ada satu kalimat pun dalam dokumen RPJMD maupun dalam visi dan misi Gubernur Gusnar yang menyebutkan komitmen terhadap jagung. Ini ironis. Komoditas yang selama ini mengangkat nama Gorontalo di mata nasional justru dilupakan,” tegas Umar saat menyampaikan pandangan Fraksi NasDem di hadapan forum paripurna.

Lebih lanjut kepada awak media, Umar menyatakan keprihatinannya terhadap sikap diam dan ketidakpekaan gubernur terhadap kepentingan ribuan petani jagung di seluruh wilayah Gorontalo. Padahal, Gorontalo termasuk salah satu provinsi prioritas nasional dalam peningkatan produktivitas jagung sebagai sumber pangan strategis.

“Pemerintah pusat beri perhatian khusus terhadap jagung Gorontalo, tapi di rumah sendiri justru diabaikan. Ini bukan hanya bentuk ketidakhadiran negara, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, terutama para petani,” kecam Umar.

Ia juga mengingatkan bahwa Gubernur Gusnar naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan besar dari komunitas petani jagung. Namun setelah berkuasa, janji-janji kampanye seolah hilang tak berbekas.

“Jagung bukan sekadar tanaman, tapi sumber hidup dan kebanggaan Gorontalo. Jika RPJMD saja tak berpihak, lalu ke mana arah pembangunan pertanian kita?” tutup Umar dengan nada kecewa.

Sikap kritis Fraksi NasDem ini menjadi sinyal bahwa dokumen perencanaan lima tahunan itu belum menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya sektor pertanian. Kini, publik menanti apakah Gubernur Gusnar akan melakukan revisi substansial atau terus melaju dengan arah pembangunan yang dianggap jauh dari denyut nadi rakyat. (nnts***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *