Wakapolri Tutup Apel Kasatwil 2025: Tekankan Transformasi, Transparansi, dan Partisipasi Publik

bharindo.co.id Cikeas, — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo resmi menutup kegiatan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Rabu (26/11/2025).

Dalam amanat penutupannya, Komjen Dedi menegaskan bahwa apel Kasatwil bukan merupakan akhir kegiatan, melainkan titik awal untuk menjawab ekspektasi publik agar Polri semakin transparan, humanis, responsif, dan tetap berpegang pada prinsip to serve and protect.

“Apel Kasatwil adalah momentum refleksi, transfer pengetahuan, dan evaluasi kinerja sepanjang 2025 sebagai dasar peningkatan Polri ke depan,” ujarnya.

Mantan Irwasum Polri tersebut menegaskan bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan masukan. Menurutnya, pandangan masyarakat, akademisi, hingga pemerhati keamanan menjadi landasan penting dalam membangun institusi yang profesional dan dipercaya publik.

“Polri bukan organisasi anti kritik. Masukan dari berbagai pihak adalah energi bagi perubahan,” tegas Dedi.

Sebagai bentuk komitmen itu, Polri mengundang pihak eksternal untuk memberikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unjuk rasa (unras), yang akan menjadi bagian dalam penyusunan Peraturan Kapolri (Perkap) baru.

Komjen Dedi menyampaikan bahwa Polri sedang merumuskan Perkap baru penanganan unjuk rasa. Regulasi tersebut disusun secara matang dengan mempertimbangkan pandangan koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar, serta studi komparatif ke luar negeri.

Pada Januari 2026 mendatang, Polri dijadwalkan melakukan studi komparatif ke Inggris untuk mendalami code of conduct pengendalian massa, termasuk lima siklus bertindak yang menjadi standar kepolisian di negara tersebut.

Aturan baru ini direncanakan menggantikan pola tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan disertai enam cara bertindak. Setiap komandan lapangan nantinya diwajibkan menyusun decision log sebagai laporan terperinci untuk kepentingan evaluasi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam arahannya, Komjen Dedi menekankan bahwa masa depan Polri berada di tangan para Kapolres sebagai calon pemimpin institusi. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan transformasi organisasi.

Ia juga menyinggung evaluasi terhadap pengalaman Agustus Kelabu dan Black September, terutama terkait kelayakan tenda personel di lapangan. Polri, kata Dedi, telah merumuskan prototipe tenda baru yang lebih layak dan tidak panas, hasil studi komparatif, dan akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh satuan wilayah.

Menutup amanatnya, Wakapolri memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja sepanjang 2025. Ia menekankan pentingnya keselarasan visi dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins yang harus menghasilkan perubahan nyata, terukur, dan dirasakan publik.

“Perubahan Polri ke arah yang lebih baik ditentukan oleh kualitas manusianya. Kita harus berpikir kritis, berbasis kajian, dan bekerja sesuai fakta lapangan,” pungkasnya. (ils78***)