Bharindo Papua,- Sidang Paripurna LKPJ Bupati Mimika TA 2024 dan Raperda PP-ABPD menjadi momentum buat Para Wakil Rakyat untuk menyuarakan berbagai Permasalahan khususnya yang Terjadi di Kab Mimika yang perlu di tindak lanjuti oleh Pemkab Mimika sebagai Catatan atau rekomendasi Khusus.
Salah Satu Permasalahan kab Mimika yang Belum terselesaikan sejak Tahun 2017, adalah Permasalahan Mogok pekerja PT Freeport Indonesia.
Sebagai salah Satu Dari Perwakilan Pekerja Moker ,Sangat mengapresiasi beberapa Rekomendasi atau Pendapat Akhir dari 5 Fraksi yaitu Fraksi Rakyat Bersatu, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Kelompok Khusus yang mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika Untuk segera menyelesaikan sengketa Industrial Antara Pekerja MoKer Dengan PT Freeport Indonesia, jelasnya
Oleh sebab Itu , Kami Berharap Pemkab Mimika untuk bertindak lebih Tegas lagi dalam menyikapi persoalan ini yang sudah terjadi selama 8 tahun lebih,dimana salah satu dampak yang terjadi adalah Pemblokiran BPJS oleh PT. Freeport Indonesia yang dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas sehingga pekerja Moker Kehilangan Akses untuk Pengobatan yang menyebabkan Ratusan Pekerja Meninggal Dunia.
Pandangan Beberapa Fraksi pada sidang Paripurna LKPJ Kab Mimika pada tahun 2025 sekaligus menjawab Tudingan PT Freeport Indonesia Yang Menyatakan Bahwa Permasalan Ini sudah Diselesaikan Lewat PB 21 pada akhir Tahun 2017 dan Argumentasi Lainya yang menyatakan Mogok Kerja tidak sah.
Oleh sebab Itu, kami Berharap PT Freeport Indonesia agar dapat Tunduk Pada Konstitusi,maupun tunduk pada aturan dan PerUndang-undangan yang berlaku di NKRI,Serta Taat pada beberapa Rekomendasi terkait sengketa ini dari berbagai lembaga/badan hukum yang mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya legally binding yang menyatakan bahwa Aktifitas mogok yang dilakukan Sejak Tahun 2017 adalah SAH secara konstitusi, jelas kordinator moker.
Sekali Lagi Penghormatan Tertinggi kami para moker selaku warga masyarakat Mimika buat Para Anggota DPRK Kab Mimika, Pimpinan-Pimpinan Fraksi ,, dan Beberapa Partai Politik yang telah mendesak Pemkab Mimika Untuk segera menyelesaikan Persoalan Ini,ucapnya (edwns***)
