7 Organisasi Profesi Wartawan Majalengka Sepakat Bentuk Paguyuban Lintas Organisasi Wartawan Majalengka

Bharindo Majalengka,– 7 organisasi profesi wartawan di Kabupaten Majalengka, menyepakati dibentuknya sebuah wadah yang diberi nama Paguyuban Lintas Organisasi Wartawan Majalengka (PLOWM), bertempat di sekretariat IWOI Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi, Sabtu (05/07/2025).

Ketujuh Organisasi Wartawan tersebut terdiri dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Gabungan Wartawan Indonesia Satu (Gawaris), Persatuan Jurnalistik Indonesia (PJI), Asosiasi Wartawan Indonesia (Aswin) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Aceng Syamsul Hadie, S.sos., MM., selaku penggagas dibentuknya paguyuban tersebut, mengatakan bahwa ketimpangan sosial yang selama ini terjadi terhadap organisasi profesi wartawan di Kabupaten Majalengka, telah menimbulkan kecemburuan sosial, dimana Pemerintah dalam penilaian dan penghargaan terhadap eksistensi organisasi profesi wartawan dinilai tidak adil dan tidak seimbang.

Oleh karena itu, Aceng menilai perlu adanya penguatan eksistensi, sehingga peran organisasi profesi wartawan dipandang sama rata oleh pemerintah khususnya Pemkab Majalengka. Dengan demikian, kolaborasi lintas organisasi wartawan ini, perlu disatukan dalam satu wadah paguyuban.

Selain itu, pembentukan Paguyuban Lintas Organisasi Wartawan Majalengka bertujuan untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama, serta menyatukan berbagai kepentingan dan perspektif yang berbeda.

Dalam musyawarah singkat tersebut, setelah disepakati pembentukan paguyuban, kemudian disepakati pula sebagai Ketua Umum dijabat oleh Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. dari organisasi (ASWIN) Sebagai Ketua Dewan Pembina Asep Suherman, S.H. dari organisasi (GAWARIS) dan Masduki Muchsin SE., dari organisasi (FPII) Sekretaris A Hudri dari organisasi (AWI) dan Hendrato sebagai Bendahara dari organisasi (PPWI).

Adapun agenda selanjutnya adalah, Deklarasi, Legalitas dan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pengukuhan, serta Silaturahmi dan Audiensi dengan pihak Eksekutif dan Legislatif.(Yts***)