Lampung Tengah, bharindo.co.id — puluhan masyarakat Desa Sri Agung dan Desa Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bersama jajaran DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung mendatangi kantor Bupati Lampung Tengah pada Selasa (19/05/2026).
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Warga menuntut kejelasan atas persoalan gesekan antar masyarakat yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Sri Agung dan hingga kini dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang pasti.
Dalam aksi tersebut, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi, bersama Bendahara DPW, R. Fikri, turut mendampingi masyarakat yang datang dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Bupati Lampung Tengah.
Namun harapan itu pupus setelah orang nomor satu di Lampung Tengah tersebut disebut enggan menemui massa yang datang untuk meminta kepastian tindak lanjut dari hasil kesepakatan sebelumnya.
Sikap bupati yang tidak menemui masyarakat memunculkan tanda tanya besar di tengah warga. Pasalnya, masyarakat mengaku hanya ingin meminta kepastian atas hasil pertemuan dan kesepakatan yang sebelumnya sudah pernah dibahas bersama pemerintah daerah.
Di lokasi, perwakilan masyarakat, Heri, SH, menegaskan bahwa warga datang bukan untuk mencari keributan, melainkan menagih komitmen penyelesaian yang sampai hari ini belum terlihat realisasinya.
“Kami datang untuk meminta kejelasan dan tindak lanjut dari proses panjang yang sudah pernah disepakati. Kesepakatan sudah ada, tinggal bagaimana hasil kerja dari pemerintah daerah, khususnya bupati. Tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Heri.
Menurutnya, lambannya penyelesaian persoalan justru berpotensi memunculkan gejolak baru di tengah masyarakat apabila terus dibiarkan tanpa kepastian.
“Kalau persoalan seperti ini terus dibiarkan menggantung, tentu masyarakat akan bertanya-tanya. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya sudah pernah dibahas malah menjadi pemantik konflik yang lebih besar,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi. Ia menyebut pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kami hadir mendampingi masyarakat agar persoalan ini segera diselesaikan. Karena bupati adalah ketua Forkopimda di daerah. Masyarakat hanya ingin kepastian dan ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang sudah cukup lama berlarut-larut,” kata Junaidi.
Ia juga menyayangkan sikap bupati yang dinilai memilih menghindari pertemuan dengan masyarakat yang datang secara baik-baik untuk mencari solusi.
“Sangat disayangkan ketika masyarakat datang membawa harapan penyelesaian, tetapi justru tidak ditemui. Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar jangan tutup mata terhadap persoalan ini. Jangan sampai pembiaran justru memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya. (***)