Jakarta, bharindo.co.id — Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh menteri, kepala badan, hingga pimpinan lembaga negara agar segera membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar dan korupsi yang dinilai menghambat jalannya perekonomian nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap aparatur negara yang terbukti melakukan penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang.
“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak,” tegas Presiden Prabowo, Rabu (20/5/2026).
Presiden menekankan bahwa seluruh institusi pemerintah harus bekerja optimal untuk menghapus praktik korupsi dan pungli demi menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ia juga menegaskan tidak ada pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bisa digantikan apabila terbukti melanggar hukum atau menunjukkan kinerja buruk.
Pemerintah, kata Prabowo, siap mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian hingga penonaktifan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan guna memberikan efek jera secara sosial maupun profesional.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta seluruh kepala daerah mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi agar aktif melakukan pembersihan internal di lingkungan masing-masing.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah kini memiliki teknologi mutakhir yang mampu mendeteksi berbagai bentuk penyelewengan anggaran dan aset secara cepat.
Bahkan, pemerintah disebut akan mengintegrasikan teknologi pertahanan tingkat tinggi seperti radar bawah tanah canggih hingga satelit resolusi tinggi untuk membongkar dugaan penyembunyian kekayaan ilegal maupun bunker tersembunyi.
Di sisi lain, Presiden juga menyoroti adanya oknum aparat berseragam yang diduga menjadi pelindung atau backing para pelaku pelanggaran hukum.
Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden meminta masyarakat aktif memanfaatkan telepon genggam guna mendokumentasikan serta melaporkan setiap tindakan aparat yang menyimpang.
Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan mayoritas ASN di Indonesia memiliki integritas dan dedikasi yang baik. Namun, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap oknum-oknum yang dianggap merusak citra institusi negara dan merasa kebal hukum. (ils78***)
