JAKARTA, bharindo.co.id – Polri terus memperkuat Layanan Polisi 110 sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang cepat, responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penguatan layanan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Tematik Bakohumas Polri Tahun Anggaran 2026 bertema “Optimalisasi Layanan Polisi 110 dalam Mendukung Pelayanan Publik Presisi” yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut diikuti perwakilan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) kementerian dan lembaga. Sejumlah narasumber dari unsur Polri, pemerintah, serta pakar kebijakan publik turut hadir membahas pengembangan layanan 110, mulai dari transformasi digital, penguatan operasional, hingga manajemen risiko komunikasi dan reputasi.
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Dra. Molly Prabawati, M.AP., menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan pelayanan yang mampu memberikan respons cepat, penanganan konkret, serta akses yang mudah.
Menurutnya, Layanan Polisi 110 tidak semata-mata menjadi saluran pengaduan, tetapi merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
Karena itu, efektivitas layanan tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman masyarakat yang luas serta penguatan kolaborasi antarlembaga.
Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divhumas Polri Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa optimalisasi layanan 110 harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Layanan Polisi 110 bukan sekadar nomor telepon, aplikasi, jaringan, atau teknologi. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Ketika masyarakat menghubungi 110, mereka harus yakin bahwa Polri mendengar, Polri merespons, dan Polri hadir,” ujar Brigjen Pol. Dicky.
Ia menjelaskan, optimalisasi Layanan Polisi 110 mencakup sedikitnya empat aspek utama, yakni penguatan infrastruktur dan integrasi sistem, penguatan skema operasional dan standar respons, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi publik.
Polri menargetkan respons awal operator terhadap panggilan masyarakat dalam waktu 10 detik, sementara petugas ditargetkan dapat hadir di lokasi kejadian dalam waktu 10 menit.
Target tersebut membutuhkan dukungan sistem yang terintegrasi, kesiapan operator, mekanisme penerusan laporan secara cepat, serta koordinasi yang solid dengan personel di lapangan.
Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa Layanan Polisi 110 tidak berhenti pada proses menerima panggilan.
Setiap laporan masyarakat dicatat dalam sistem dan kemudian diteruskan kepada unit maupun personel yang paling dekat serta sesuai dengan kebutuhan penanganan.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan 110 untuk melaporkan berbagai kondisi, mulai dari kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, keadaan darurat, kebakaran, gangguan lalu lintas, hingga memperoleh informasi terkait layanan kepolisian.
“Dalam situasi darurat, masyarakat tidak memiliki waktu untuk mencari berbagai nomor kepolisian. Mereka membutuhkan satu pintu layanan yang sederhana, mudah diingat, dan dapat diandalkan. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana masyarakat mengetahui nomor 110, tetapi bagaimana laporan tersebut direspons secara cepat dan tepat,” jelas Brigjen Pol. Indarto.
Sementara itu, Karo Jianstra Stamaops Polri Brigjen Pol. Marsudianto, S.I.K., M.Si., memaparkan pengembangan Layanan Polisi 110 melalui integrasi sistem serta penguatan Command Center.
Pengembangan tersebut diarahkan agar layanan 110 dapat terhubung dengan berbagai sistem kepolisian, memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), meningkatkan profesionalisme operator, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pemanfaatan AI juga menjadi salah satu bagian dari pengembangan layanan. Teknologi tersebut dapat membantu proses transkripsi, pelacakan lokasi, hingga klasifikasi data.
Namun demikian, Polri menegaskan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung, sementara operator manusia tetap memegang peranan penting dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pakar kebijakan publik dan hubungan pemerintah Dr. Hardy R. Hermawan, S.Sos., M.Si., GRCE., menekankan pentingnya pengelolaan risiko komunikasi dan reputasi dalam pelayanan 110.
Menurutnya, kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang transparan, profesional, dan empatik.
“Keberhasilan Layanan Polisi 110 tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kecepatan respons, kualitas sumber daya manusia, transparansi, komunikasi yang empatik, serta konsistensi pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik,” kata Hardy.
Selain aspek teknologi dan operasional, forum tersebut juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat.
Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami fungsi Layanan Polisi 110 dan mengetahui tata cara menyampaikan laporan secara tepat.
Sosialisasi juga penting untuk mencegah penyalahgunaan layanan, seperti prank call, laporan palsu, maupun penyampaian informasi yang tidak benar.
Melalui Forum Tematik Bakohumas tersebut, Polri mendorong penguatan kolaborasi komunikasi antarkementerian dan lembaga untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai Layanan Polisi 110.
Langkah tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kesiapan sistem dan personel sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, profesional, dan humanis.
Penguatan Layanan Polisi 110 menjadi bagian dari komitmen Polri menghadirkan pelayanan publik Presisi sekaligus membangun pengalaman pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
Dengan prinsip teknologi mendukung manusia, bukan menggantikannya, Polri terus mendorong agar 110 menjadi layanan yang mudah diakses, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat. (***)
