TRENGGALEK, bharindo.co.id – Anggota Komisi V DPR RI Dapil VII Pacitan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek dari Fraksi Golkar, Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., kembali turun langsung menyapa konstituen.
Kali ini, legislator asal Kota Reog itu menggelar kegiatan “SAMBUNG DULUR SAMBUNG ROSO”di Balai Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, pada Rabu (7/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Ngadirenggo, para Kepala Desa se-Kecamatan Gandusari, Pogalan, dan Kota Trenggalek, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
Soroti Realisasi Infrastruktur Kerakyatan*
Dalam kesempatan itu, Dr. Ali Mufthi memaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan di wilayah dapilnya. Program tersebut menyasar langsung kebutuhan masyarakat desa dan pelosok.
“Program-program ini sangat penting bagi masyarakat, terutama di desa dan daerah pelosok. Tujuannya agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Beberapa program strategis yang disebutnya antara lain:
– PISEW: Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
– PAMSIMAS: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
– SANIMAS: Sanitasi Berbasis Masyarakat
– P3-TGAI: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
– BSPS: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau program bedah rumah.
–
Selain infrastruktur, legislator Golkar ini juga menyoroti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, meskipun mekanisme dipilih di parlemen, partisipasi masyarakat tidak boleh diabaikan.
Ia mengusulkan agar calon kepala daerah yang akan dipilih DPRD wajib turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya.
“Partai Golkar terbuka dengan desain Pilkada melalui DPRD. Tapi dengan catatan, partisipasi publik harus maksimal. Masyarakat harus dilibatkan dalam membedah visi-misi calon. Dengan begitu, kepala daerah terpilih punya legitimasi moral dan kedekatan emosional dengan rakyat,” tegas Ali.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab. Dalam forum tersebut, warga, tokoh masyarakat, dan para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung untuk kemudian diperjuangkan di tingkat pusat. (wdys***)
