MAJALENGKA, BHARINDO.CO.ID – Proyek pembangunan Jembatan Cigaruguy II di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mulai menuai sorotan tajam. Meski pekerjaan fisiknya disebut telah selesai, sejumlah kondisi di lapangan justru memunculkan pertanyaan mengenai kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekitar Rp200 juta dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026.
Proyek yang dikerjakan CV Dharmawan Jaya tersebut kini menjadi perhatian warga. Mereka meminta instansi terkait tidak sekadar menerima hasil pekerjaan secara administratif, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik jembatan.
Persoalannya bukan hanya soal tampilan bangunan. Jembatan merupakan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, kualitas material, kekuatan struktur, dan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pantauan tim Media Bharindo di lokasi, terdapat beberapa kondisi yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Salah satunya adalah pekerjaan pengurugan yang terlihat belum diselesaikan secara sempurna. Hasil akhir pekerjaan dinilai belum rapi dan memunculkan pertanyaan apakah seluruh item pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan teknis.
Selain itu, papan informasi atau papan proyek tidak ditemukan terpasang di lokasi saat tim Bharindo melakukan peninjauan. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung informasi dasar proyek, termasuk nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, dan waktu pelaksanaan.
Pemasangan pasangan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada bahu jalan juga menjadi perhatian. Struktur tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan pemasangan dan pengunciannya telah memenuhi persyaratan teknis.
Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Apabila ditemukan ketidaksesuaian konstruksi, perlu ada evaluasi teknis untuk mengetahui dampaknya terhadap kekuatan dan ketahanan bangunan, terutama ketika menghadapi beban kendaraan serta curah hujan tinggi.
Sorotan lainnya tertuju pada penggunaan material kayu sebagai bagian konstruksi bantalan jembatan dengan panjang sekitar dua meter.
Warga mempertanyakan apakah material tersebut memang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, serta spesifikasi teknis pekerjaan.
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun dinas teknis. Sebab, kesesuaian material dengan perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keamanan dan umur layanan infrastruktur.
Penilaian mengenai layak atau tidaknya penggunaan material kayu tersebut tentu harus didasarkan pada dokumen teknis, jenis material, metode pemasangan, dan hasil pemeriksaan tenaga ahli yang berkompeten.
Sejumlah warga meminta pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek Jembatan Cigaruguy II.
Pemeriksaan diharapkan mencakup:
- Kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis dalam kontrak.
- Kualitas serta jenis material yang digunakan.
- Kondisi konstruksi bantalan dan struktur pendukung jembatan.
- Penyelesaian pekerjaan pengurugan dan pemasangan TPT.
- Kesesuaian volume pekerjaan di lapangan dengan volume yang dibayarkan.
- Kelengkapan administrasi dan transparansi informasi proyek.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat berharap pemerintah mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk meminta perbaikan apabila memang diperlukan.
Pengawasan juga penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat jangka panjang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana CV Dharmawan Jaya maupun dinas terkait mengenai sejumlah kondisi yang dipersoalkan masyarakat.
Media Bharindo memandang bahwa pihak pelaksana dan instansi yang bertanggung jawab perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan, termasuk menunjukkan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, hasil pengawasan, serta berita acara pemeriksaan pekerjaan.
Perlu ditegaskan, berbagai kondisi yang ditemukan di lapangan masih merupakan indikasi dan pertanyaan yang membutuhkan verifikasi teknis. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran kontrak ataupun kerugian keuangan negara tanpa hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Pembangunan jembatan dengan menggunakan anggaran publik bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik atau seremonial peresmian. Infrastruktur harus memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan ketentuan kontrak.
Jangan sampai proyek dinyatakan selesai di atas kertas, sementara kualitasnya masih menyisakan tanda tanya di lapangan. Warga berhak mendapatkan jembatan yang aman, bukan sekadar bangunan yang terlihat selesai.
Media Bharindo mendorong dinas terkait, pengawas pekerjaan, dan aparat pengawasan internal pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara objektif dan transparan. Apabila diperlukan, pemeriksaan teknis independen dapat dilakukan agar kondisi sebenarnya terungkap.
Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Maka kualitas pekerjaan, keselamatan pengguna, dan pertanggungjawabannya juga harus berpihak kepada kepentingan rakyat. (yets***)
