Bawaslu minta KPU Provinsi lebih Transparan dalam memberikan Informasi yang tidak dalam kategori dikecualikan

BHARINDO Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo, menyoroti minimnya informasi yang diterima Bawaslu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo terkait Rapat Pleno Penetapan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang diadakan di kantor KPU Provinsi Gorontalo pada Rabu (21/08/2024).

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba menyampaikan bahwa Bawaslu tidak diberikan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan rapat pleno ini. “Bawaslu tidak diberikan informasi yang memadai ,” Sehingga dirinya menekankan pentingnya informasi untuk pengawasan yang efektif ujar Jhon.

Dirinyapun menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan melekat terhadap prosedur dan tata cara proses penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi, mulai dari penerimaan surat hingga klarifikasi yang dilakukan KPU kepada pihak terkait. “karena Fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan melekat terhadap prosedur dan tata cara melakukan proses pergantian calon terpilih anggota DPRD provinsi,” tegasnya.

Hal ini, menurut John, sejalan dengan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, yang mengharuskan Bawaslu untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk proses penetapan hasil pemilu. Ia menegaskan bahwa proses penggantian calon terpilih ini masih merupakan bagian dari tahapan penetapan hasil pemilu, sehingga Bawaslu wajib mendapatkan informasi terkait prosedurnya untuk memastikan pengawasan yang maksimal.

John meminta agar KPU lebih transparan dalam memberikan informasi terkait proses tahapan yang sedang berlangsung, terutama jika informasi tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan tutupnya.(rds***)