BHARINDO Apresiasi Ketegasan Polri-TNI: Anarkisme Tak Boleh Rusak Demokrasi

Bharindo Jakarta,– Pimpinan Bhayangkara Indonesia (BHARINDO), Haidar S. Lakoro, S.Pd, SH, MH, CCLP, CLSDP, CL. mengapresiasi langkah cepat dan tegas aparat Polri bersama TNI dalam meredam kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah sejak Kamis hingga Minggu lalu. Menurutnya, situasi berangsur kondusif setelah pernyataan tegas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang memastikan setiap aksi anarkis akan ditindak.

“Sejak Sabtu malam, setelah pernyataan Pak Kapolri didampingi Panglima TNI, saya melihat tensi kekerasan menurun signifikan,” ujar Haidar di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Haidar menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Namun ia mengingatkan, penyampaian aspirasi tidak boleh kebablasan hingga merusak fasilitas umum maupun menyerang simbol-simbol negara.

“Silakan menyampaikan aspirasi sekeras-kerasnya, mengkritik sekeras-kerasnya, tapi jangan menyerang milik negara. Itu dibangun dari pajak kita sendiri,” tegasnya.

Haidar juga menyoroti aksi perusakan gedung DPR dan kantor DPRD di sejumlah daerah, serta penyerangan terhadap simbol kepolisian. Haidar menilai tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap sistem demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.

“Kalau pemerintahan sipil diserang, maka yang dirusak adalah sistemnya. Hukum harus ditegakkan agar demokrasi tetap berdiri kokoh,” jelasnya.

Terkait langkah Polri, Haidar menegaskan tindakan tegas aparat sah secara hukum selama merujuk pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian. Aturan tersebut, kata dia, memberikan legitimasi penggunaan kekuatan yang terukur dalam kondisi darurat yang membahayakan keselamatan jiwa, properti, dan objek vital.

“Kalau sudah pada titik ancaman keselamatan, tindakan tegas memang harus dilakukan. Itu bagian dari perlindungan hukum,” ungkapnya.

Haidar mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemimpin komunitas untuk aktif memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya menjaga situasi damai dan kondusif.

“Tokoh masyarakat harus menjelaskan bahwa menyampaikan pendapat itu boleh, tapi dengan cara damai. Demokrasi tidak boleh dibajak oleh anarkisme,” pungkasnya. (azs***)